BONDOWOSO – Wakil Ketua DPRD Bondowoso H Irwan Bachtiar bertekad akan terus memperjuangkan agar alokasi dana desa (ADD) tidak dipotong pasca ditundanya dana lokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk Bodowoso.

Sebab, politisi PDI Perjuangan ini menilai ADD sifatnya urgent yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya tegaskan, pihak eksekutif agar jangan sekali–kali memangkas ADD, karena apabila hal itu sampai terjadi, maka yang jadi korban adalah masyarakat,” tegas Irwan, kemarin.

“Terlebih para kepala desa yang sudah 100 persen menyelesaikan program, namun belum bisa mencairkan anggaran ADD karena terkendala administrasi,” tambah dia.

Diketahui, penundaan pencairan DAU sebesar Rp 100 miliar membuat Pemkab Bondowoso banyak melakukan efisiensi dengan melakukan pemangkasan anggaran di berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Bondowoso. Tak terkecuali ADD yang juga akan terkena imbasnya.

Namun kalangan legislator DPRD Kabupaten Bondowoso tidak bersepakat jika ADD ikut dipangkas. Menurut Irwan yang juga Ketua Setgab DPRD Bondowoso, masih banyak program pemerintah daerah yang sifatnya hanya seremonial, bisa ditiadakan lebih dahulu.

Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan setempat ini mengatakan, seharusnya pemkab harus melakukan evaluasi ulang agar penundaan anggaran tidak terlalu berdampak terhadap pembangunan di daerah.

“Saya minta kepada Sekda serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bondowoso agar lebih jeli dalam memangkas anggaran. Di antaranya anggaran KONI, pembelian tanah, belanja pegawai agar semua itu dipotong. Alhamdulillah, sekda mengiyakan agar ADD tidak dipotong,” ungkapnya.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah pusat menunda pencairan DAU bagi sejumlah pemerintah daerah, salah satunya untuk Kabupaten Bondowoso. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS