JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur bakal langsung bergerak memperkuat peran legislasi setelah mendapat arahan langsung dari DPP Partai.

Arahan yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia tersebut menjadi panduan penting untuk memastikan semua program kerja dan kebijakan yang digulirkan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Hari Yulianto, menyatakan bahwa peran anggota dewan bukan sekadar mendukung program-program pemerintah pusat, tapi juga mengkritisi setiap kebijakan yang dianggap kurang optimal.

Menurutnya, tugas tersebut menjadi tanggung jawab utama para legislator dalam memastikan bahwa seluruh program nasional mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“DPP partai menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD dari PDI Perjuangan untuk mencermati setiap program kebijakan yang ada di pusat. Jika ada yang perlu didukung, tentu kita dukung, tapi jika ada masalah, kita harus mengkritisinya,” tegas Hari Yulianto di sela Bimtek Fraksi PDI Perjuangan di Jiexpo, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1/2025).

Lebih lanjut, Hari yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan yang dirancang dan diperjuangkan harus didasarkan pada dua prinsip utama: taat pada UUD 1945 dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Prinsip ini, sebutnya menjadi landasan utama yang harus dipegang teguh oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas legislasi.

“Dasar prinsip perjuangan kami jelas, yaitu berpihak kepada rakyat. Semua kebijakan yang kami dorong harus tertuju pada kecerdasan sesuai konstitusi dan pada pengangkatan kesejahteraan sosial. Pemerintahan yang baik adalah yang benar-benar mendengarkan dan memenuhi kebutuhan rakyat,” lanjutnya.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan Jatim terus mendorong kebijakan legislasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hari mengungkapkan bahwa berbagai Perda yang berhasil mereka perjuangkan selama ini, seperti perlindungan perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, dan bantuan bagi masyarakat miskin, merupakan wujud nyata dari komitmen untuk menjawab kebutuhan rakyat.

Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jatim itu
juga menggarisbawahi pentingnya peran Fraksi PDI Perjuangan dalam mengawasi implementasi program strategis nasional di daerah.

Meski mendukung penuh program-program tersebut, fraksi tidak akan ragu memberikan masukan apabila ada kebijakan yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

“Sebagai bagian dari partai yang memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat, kami tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga memberikan kritik yang membangun jika ada kebijakan yang kurang maksimal,” pungkasnya. (yols/pr)