SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengatakan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini bukan karena stok barang yang kurang. Ini terjadi karena adanya permainan supply and demand dalam hal penjualan minyak goreng.

“Untuk meningkatkan harga suatu produk, maka kemudian dibuatlah perilaku-perilaku pasar bebas ini,” kata Kusnadi kepada wartawan di gedung DPRD Jatim, Senin (7/3/2022).

Dirinya mengungkapkan hal ini karena secara bahan baku Indonesia tidak kekurangan. Menurutnya, Indonesia masih menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar, sehingga sangat naif bila terjadi kelangkaan minyak goreng.

“Kita punya kelapa sawit, kita punya kelapa yang banyak. Kalau terus kemudian minyak goreng langka, rasanya gak masuk akal. Kan bahan bakunya juga berlebih,” ujarnya.

“Apalagi, sekarang ini kelapa sawit bukan hanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Tetapi sudah dijadikan bahan bakar seperti biodiesel. Sehingga jelas kelangkaan karena permainan supply and demand,” sebut Kusnadi

Karena itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mendorong pemerintah lebih intens mengambil upaya cepat, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng, dengan memutus permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki Ramadan 1443 Hijriah dan Hari Raya Idulfitri.

“Di sinilah kemudian peran pemerintah harus lebih kuat lagi melakukan operasi pasar, melakukan penataan pasar yang baik. Sehingga tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan bahan pangan khususnya minyak goreng, terutama menjelang Idul Fitri nanti,” tegasnya.

Penataan terhadap tata niaga minyak goreng, tambah Kusnadi, harus segera dilakukan agar tidak ada permainan supply and demand dari mereka yang mengeruk keuntungan pribadi, dengan meningkatkan margin keuntungan.

“Jadi kan untuk menambah margin keuntungan bagi dia, produk yang dikuasai ditahan dulu suplainya ke pasar agar kemudian meningkatkan harga tawar. Begitu harga tawar sudah sampai yang diharapkan, maka kemudian dia lepas,” beber Kusnadi.

Di sisi lain, dia juga mendorong Tim Satgas Pangan agar aktif melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Namun, itu juga bukan berarti pemerintah harus membentuk kelembagaan baru dalam mengatasi persoalan kelangkaan pangan tersebut. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS