SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan, proyeksi APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 perlu dikaji lebih mendalam, khususnya menyangkut belanja rutin untuk pegawai.

Pasalnya, besaran yang diajukan untuk belanja pegawai pada tahun 2023 menurutnya masih terlalu besar. Sehingga memiliki potensi besar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

“Belanja pegawai 2023 diproyeksikan sebesar Rp 9,4 triliun itu masih terlalu besar karena hampir separo PAD (pendapatan asli daerah),” terang Untari di Surabaya, Sabtu (13/8/2022).

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2023 dalam agenda rapat paripurna.

Oleh sebab itu, Untari berharap agar pos anggaran belanja terkait dengan penambahan pegawai dapat dijelaskan secara lebih rinci. Terutama kebutuhan personalia dari setiap instansi harus terlampir secara jelas.

“Yang pensiun tahun 2023 juga perlu dihitung sehingga hal itu bisa dialokasikan dan potensi Silpa tidak menjadi tinggi,” terangnya.

Legislator dari Dapil Malang Raya tersebut menyatakan, Silpa harus ada yang peruntukannya pembayaran gaji pegawai, minimal 1/12 dikalikan 2 dari total APBD. Namun, Untari mengingatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada bulan Januari dan Februari itu selalu ada sehingga prediksi bagaimana belanja pegawai mendekati riil.

“Makanya perlu juga menghitung PAD Rp 18,1 triliun dibagi 12 bulan ketemu sekitar Rp 1,2 triliun. Artinya sisa belanja pegawai ditambah perolehan PAD dibulan 1 dan 2 untuk pembiayaan. Terlebih bulan Januari dan Februari belum ada lelang atau tender proyek fisik,” urai Untari.

Disinggung terkait target capaian PAD, Untari berharap agar capaian tersebut bisa meningkat pada tahun 2023.

Sebab, PAD Jatim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan laporan yang diterima semester I tahun 2022 PAD sudah menyentuh angka Rp 16 triliun dari target Rp 18 triliun.

“Kalau masih dibuka lagi terkait pendapatan daerah bisa ditingkatkan mendekati potensi riil. Sebab ada agenda politik sehingga perlu dana cadangan untuk Pilgub Jatim. Rp 600 miliar itu apa benar sudah mencukupi karena Pilgub Jatim 2018 lalu itu hampir Rp 1 triliun. Kalau kurang kan bisa membebani APBD 2024,” jelasnya.

Untari melihat kekuatan fiskal Pemprov Jatim pada tahun 2023 sangat bergantung pada sektor PAD. Bahkan sekarang komposisinya justru hampir 60 % lebih kekuatan APBD Jatim berasal dari kekuatan PAD dan Silpa Pembiayaan yang mencapai Rp 20 triliun dan sisanya Rp 9 triliun berasal dari dana transfer.

“Kalau kekuatan fiskal Pemprov Jatim bertumpu pada kekuatan PAD maka lakukan perbaikan sumber PAD yang mau didapat itu dengan fasilitasi jalan ekonomi yang bagus,” imbuh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Sehingga, disamping belanja pegawai, Sri Untari juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintensifkan pembangunan infrastruktur jalan. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya terhitung masih minim.

Padahal, penyediaan infrastruktur jalan yang baik akan berdampak cukup besar terhadap perputaran roda perekonomian daerah, terutama kelancaran arus barang dan jasa.

“Kami berharap belanja infrastruktur jalan provinsi dinaikkan. Minimal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yakni 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor dikembalikan untuk perbaikan jalan provinsi. Kalau PAD tembus Rp 18,1 triliun ya Rp 1,5 triliun lah untuk pembenahan jalan supaya jalan kita bagus,” harapnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS