JAKARTA – PDI Perjuangan menilai kalau wacana reshuffle kabinet jilid II merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan. Kader-kader PDI Perjuangan yang mengisi pos menteri pun sudah cukup membantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang oleh sejumlah kalangan dinilai belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, tidak akan diganti.

“Puan (kinerjanya) di atas rata-rata, sehingga enggak ada alasan buat geser,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dalam diskusi ‘Reshuffle Datang, Parpol Tegang’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).

Menurut Andreas, kinerja Puan terlihat konkret. Merujuk pada hasil survei Poltracking, kata Andreas, Puan dianggap sebagai menteri dengan kinerja di atas rata-rata.

Ia menyebut program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sukses dijalankan di bawah koordinasi putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.

“Dari survei, kinerja Puan di atas rata-rata, tidak ada alasan di-reshuffle. Program-programnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha membenarkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Puan melebihi angka 50 persen. Program pemerintah yang mendongkrak kinerja Puan adalah di bidang kesehatan dan pendidikan. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS