BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menggelar kick off Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/10/2025). Acara tersebut juga ditandai dengan pencanangan Pesantren Aman bersama dengan Kementerian PUPR.

“Pesantren memiliki karakteristik khas yang perlu dipertahankan. Seperti halnya senantiasa mengedepankan akhlakul karimah. Namun, pesantren juga harus mengadaptasi akan hal-hal positif. Seperti halnya ilmu arsitektur untuk memastikan pembangunan gedung pesantren aman,” ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Zulfa Mustofa, yang memulai kick off tersebut.

Karena itu, lanjut Kiai Zulfa, pesantren harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengembangkan diri. Namun, bukan berarti lantas tunduk pada hal baru yang kemudian mengubah karakter luhur pesantren.

Hal senada juga ditegaskan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Ia mengapresiasi peran pesantren yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan daerah. Khususnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kami banyak berhutang budi dengan pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat, menjaga akhlak dan budi pekerti masyarakat,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan, Pemkab Banyuwangi berusaha untuk terus hadir dalam mengembangkan pesantren. Meskipun terjadi menurunnya ruang fiskal, pemerintah akan terus berupaya memberikan sentuhan pada pesantren.

“Tentu saja, tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas dan skala prioritas. Jadi, tidak secara keseluruhan pesantren bisa diberikan hibah pembangunan, misalnya. Namun, akan terus ada program pembinaan dan pengembangan yang bisa diakses semua pesantren,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengungkapkan bahwa HSN 2025 ini diisi dengan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada 22 Oktober mendatang. Salah satunya pencanangan pesantren aman dengan mengedepankan konstruksi bangunan yang sesuai dengan standar.

“Kami mengajak para pengasuh pesantren untuk mendengar paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum guna mengetahui standard yang benar dan aturan yang semestinya dalan mendirikan pesantren,” ujarnya.

Hadir dalam simposium tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Simposium tersebut tidak hanya mensosialisasikan aturan. Namun, juga membuka ruang konsultatif dan pendampingan pembangunan pesantren.

Juga hadir sejumlah pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Banyuwangi. Seperti PP. Darussalam, Kalibaru; PP. Darul Magfur, Srono; PP. Al-Kalam, Blimbingsari; PP. Mambaul Ulum, Muncar; PP. Darul Ridwan, Songgon dan sejumlah pesantren lainnya

“Saya kira ini forum yang penting untuk menyatukan pemahaman. Sehingga nantinya bisa dihasilkan sesuatu yang terbaik, baik bagi pesantren maupun bagi pemerintah yang berupaya hadir mendampingi pesantren,” ujar KH. Ir. Achmad Wahyudi, pengasuh PP. Adz-Dzikra, Tukangkayu, Banyuwangi. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS