Rabu
18 November 2026 | 10 : 02

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Dorong Penguatan UHC dan Penataan Zonasi Guru

IMG-20260622-WA0018_copy_597x398

​LUMAJANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah strategis dalam membenahi sektor kesehatan dan pendidikan.

​Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, menyatakan bahwa salah satu solusi konkret di sektor kesehatan adalah optimalisasi konsep Universal Health Coverage (UHC).

Targetnya, minimal 80 persen pasien yang dilayani oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan kepesertaan BPJS Kesehatan.

​”Tentu ini harus disokong penuh oleh APBD, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Supratman saat memberikan keterangan di Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

​Kemandirian Medis Daerah
​Selain penguatan jaminan kesehatan
Supratman yang juga mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, meminta pemerintah daerah untuk menambah jumlah poli pelayanan di seluruh rumah sakit milik daerah.

​Langkah ini dinilai krusial agar fasilitas kesehatan di Lumajang mampu menangani berbagai kasus medis tanpa harus merujuk pasien ke luar kota. Selama ini, perjalanan medis ke luar daerah kerap membebani masyarakat dari segi waktu dan biaya yang tidak sedikit.

​“Harapan ke depan, tidak hanya menyelamatkan masyarakat Lumajang agar tidak perlu berobat ke luar kota, tetapi bagaimana rumah sakit kita justru bisa menjadi rujukan bagi masyarakat dari luar daerah,” tambahnya.

​Efisiensi Tenaga Pendidik dan Seragam Gratis
​Beralih ke sektor pendidikan, Supratman menyoroti pentingnya reformasi tata kelola tenaga pendidik. Pihaknya menginisiasi kebijakan penataan ulang penempatan kepala sekolah dan guru untuk tingkat SD/MI serta SMP/MTs dengan mempertimbangkan kedekatan geografis tempat tinggal.

​Menurut dia, penyesuaian lokasi kerja ini sangat mendesak demi menjaga produktivitas dan kualitas pengajaran di sekolah.

​“Ini penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, mencegah kelelahan fisik akibat perjalanan jauh, serta memastikan dedikasi dan fokus guru sepenuhnya tercurah pada tugas pendidikan,” kata Supratman.

​Di samping penataan zonasi guru, Komisi D DPRD Lumajang juga menegaskan komitmennya terhadap akses pendidikan yang terjangkau.

Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa pembagian seragam untuk siswa baru diberikan secara gratis tanpa dibarengi pungutan dalam bentuk apa pun. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Persoalan Air Irigasi Jadi Keluhan Petani di Magetan, Diana Sasa Siap Kawal Aspirasi

MAGETAN — Ketersediaan air irigasi masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di ...
LEGISLATIF

Jam Angkut Sampah Dikeluhkan Warga Medokan Ayu, Fuad Benardi Soroti Nasib Petugas Penarik Sampah

SURABAYA – Persoalan jam operasional pengangkutan sampah di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, tidak ...
KRONIK

Ketua DPRD Sumenep Serap Aspirasi Warga, Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Musala

SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menyalurkan bantuan langsung secara pribadi sebesar Rp10 ...
KRONIK

Tampung Aspirasi Warga di Tempurejo, Tabroni Soroti Nol Realisasi Usulan Reses sejak 2025

JEMBER – Warga Desa Wonoasri dan Curahnangka, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menghadapi persoalan ...
LEGISLATIF

Jelang Nataru, Baktiono Minta Pemkot Surabaya Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta mengantisipasi sejak dini potensi kenaikan permintaan dan ...
LEGISLATIF

Krisis Air Bersih Bangkalan Berulang, Indri Minta Pemprov Jatim Bangun Solusi Jangka Panjang

BANGKALAN – Krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Bangkalan membutuhkan penanganan ...