JEMBER – Anggota Komisi C DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo mengaku prihatin atas capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember yang masih rendah.

Menurutnya, hingga akhir Agustus, PAD yang masuk pundi-pundi kas Pemkab Jember baru mencapai setengah dari target yang ditetapkan. Sementara, saat ini sudah bulan September.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Jember dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terungkap bahwa dari target PAD sebesar Rp1,1 triliun, realisasi hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai sekitar Rp690 miliar.

“Capaian ini baru sekitar 50 persen, sementara waktu yang tersisa hanya empat bulan. Kami melihat ini sebagai hal yang cukup mengkhawatirkan,” ujar Edi, Rabu (24/9/2025).

Atas kondisi yang memprihatinkan itu, kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipunk tersebut, komisi C mendorong Bapenda agar lebih maksimal dalam mengelola sektor pajak. Khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai masih belum optimal.

Bahkan Ipunk menekankan peran aktif dari pemerintah tingkat kecamatan dan desa untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Tujuannya kontribusi dari PBB yang saat menunjukkan penurunan signifikan dapat diantisipasi.

“Semua ini kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga ke lapisan bawah,” sebutnya.

Tak hanya mengkhawatirkan soal PBB, Ipunk juga mengkritisi rendahnya serapan PAD dari sektor lain. Seperti pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), legislator pecinta ikan Koi itu menilai juga belum memberikan kontribusi maksimal.

Hal itu dapat dibuktikan dari target penerimaan sebesar Rp 15 miliar, hingga saat ini baru terealisasi sekitar Rp 2,9 miliar.

“Masih ada perusahaan di kawasan Gunung Sadeng yang belum menunjukkan kontribusi, padahal potensinya besar. Pemerintah daerah harus lebih proaktif, termasuk dengan memanggil atau bersurat ke perusahaan-perusahaan terkait,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS