MADIUN – Rencana impor beras yang akan diteken pemerintah RI dengan Thailand pada akhir Maret 2021, mendapat penolakan dari Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono. 

Legislator PDI Perjuangan ini secara tegas menolak wacana impor beras pemerintah RI yang dilakukan menjelang panen raya. Karena hal itu akan merugikan masyarakat, khususnya petani. 

Hal tersebut disampaikan Fery Sudarsono usai paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (25/3/2021). 

Secara tegas, Fery menyatakan penolakan terhadap wacana impor beras tersebut. Apalagi, jika beras impor sampai masuk ke Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Madiun, akan merusak harga beras, terlebih saat ini memasuki musim panen.

“Kebijakan impor beras oleh pemerintah, ini jelas kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Jika beras masuk ke sini, sudah pasti yang dirugikan masyarakat khususnya petani,” tegas Fery.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun ini berharap, pemerintah dalam hal ini Bupati Madiun dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berani menolak beras impor masuk Jatim. 

Dirinya juga mengingatkan bahwa di Kabupaten Madiun setiap tahunnya selalu surplus beras.

“Beras impor masuk menjadikan semakin murah harga gabah, harga beras. Ini gubernur harus tegas menolak beras impor masuk Jatim. Petani itu sudah susah gini kok ditambah pas musim panen, beras impor datang,” ungkap Fery.

Dia menambahkan, selain akan berdampak rusaknya harga beras, ada beberapa faktor lain yang mendasar. 

Di antaranya adalah keluhan para petani. Mulai dari besarnya biaya tanam, naiknya harga, dan kelangkaan pupuk yang tak sebanding dengan menurunya harga gabah. (ant)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS