JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo terus mengupayakan program prioritasnya bisa masuk APBN 2015. Langkah yang dia lakukan, di antaranya berkoordinasi dengan partai pengusungnya untuk mewujudkannya.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi menggelar rapat bersama wapres terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani di bekas posko kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Jalan Sisingamangaraja 5, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014) sore hingga malam. Menurut Jokowi, rapat itu sebagai langkah awal pembahasan gol programnya di APBN 2015.

Dalam pembicaraan awal dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan tim ekonominya, Jokowi sedang mencari celah-celah agar dia bisa menyusupkan program-program prioritasnya semasa kampanye lalu. “Kita lihat mana ruang-ruang (di pos APBN) yang bisa dimasuki, supaya program prioritas bisa langsung dikerjakan,” jelas Jokowi, usai pertemuan.

Soal program apa saja yang menjadi prioritasnya agar bisa masuk dalam postur APBN 2015, Jokowi belum bersedia membeberkan. “Itu kan nanti di dewan. Ini baru pembahasan awal, nanti tanya Mbak Puan,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan hasil pertemuan ini akan dibahas lagi bersama fraksi PDI Perjuangan maupun fraksi partai pendukung Jokowi-JK, dalam kegiatan pembahasan RUU APBN oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Jokowi baru akan mengumpulkan partai politik pendukung yang berada di DPR pada hari Kamis (28/8/2014) mengenai program-program unggulan tersebut.

Pihaknya berharap kekuatan parpol pengusung bisa meloloskan program prioritasnya di APBN 2015. “Nanti semua fraksi partai pendukung akan kami ajak bicara hari Kamis malam,” kata mantan Wali Kota Surakarta ini.

Sekadar gambaran, RAPBN 2015 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sedang dibahas di parlemen. Di satu sisi, Jokowi sebagai presiden terpilih ingin tancap gas melaksanakan program prioritas.

Salah satu usaha yang akan dilakukan yakni dengan cara menggalang kekuatan di parlemen. Kekuatan partai pendukung Jokowi-JK di parlemen hanya 207 kursi (37 persen), sementara enam partai politik di parlemen yang mendukung Prabowo-Hatta memiliki 353 kursi (63 persen). (pri/*)