Jumat
23 Oktober 2026 | 7 : 46

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi: Sertifikat, Bukti Kepemilikan Tanah NKRI

pdip-jatim-jokowi-di-mandailing-natal

MANDAILING NATAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/3/2017).

Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diterima, lanjut presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsorcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” jelas Jokowi.

Sertifikat, tambahnya, juga bisa untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja. Tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan RI tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dolar AS, dan tidak ada kemiskinan saat itu. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Jumlah penerima KIS adalah sebanyak 706 anak. SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK mendapatkan Rp 1 juta.

Menurut Jokowi, dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa, jika ketahuan maka kartunya akan dicabut.

Terkait dengan KIS, ucap Presiden, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.

“Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke bupati, kurang mempan dilaporkan ke gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek, dan kalau masih kurang silakan lapor ke saya akan saya copot dan ganti,” tandas dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Anggaran Surabaya 2027 Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Banjir

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir dalam penyusunan ...
EKSEKUTIF

Hari Santri 2026, Rijanto Dorong Santri Blitar Kuasai Teknologi dan Ikut Membangun Daerah

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mendorong para santri menguasai ilmu agama sekaligus teknologi agar mampu mengambil ...
UMKM

Mendorong Kemandirian UMKM Kebun Sagu hingga Pantai Sumilir Tuban

TUBAN – Penguatan ekonomi pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata Tuban terus dilakukan ...
KRONIK

Mahasiswa Kritisi Anggaran, Sinung Dorong Pembenahan PAD dari Sektor Kopi

BONDOWOSO – Sejumlah mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Bondowoso mengkritik efisiensi anggaran pemerintah ...
KRONIK

Terima Aliansi Ulama Jatim, Yordan Pastikan Kawal Aspirasi hingga ke Pusat

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, menegaskan akan mengawal ...
KABAR CABANG

Kebakaran TPA Supit Urang, Kader PDIP Kota Malang Salurkan Masker dan Air Minum

Kader PDI Perjuangan Kota Malang menyalurkan masker bagi warga dan air minum untuk petugas pemadam kebakaran di ...