Minggu
23 Agustus 2026 | 11 : 42

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi: Sertifikat, Bukti Kepemilikan Tanah NKRI

pdip-jatim-jokowi-di-mandailing-natal

MANDAILING NATAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/3/2017).

Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diterima, lanjut presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsorcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” jelas Jokowi.

Sertifikat, tambahnya, juga bisa untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja. Tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan RI tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dolar AS, dan tidak ada kemiskinan saat itu. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Jumlah penerima KIS adalah sebanyak 706 anak. SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK mendapatkan Rp 1 juta.

Menurut Jokowi, dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa, jika ketahuan maka kartunya akan dicabut.

Terkait dengan KIS, ucap Presiden, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.

“Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke bupati, kurang mempan dilaporkan ke gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek, dan kalau masih kurang silakan lapor ke saya akan saya copot dan ganti,” tandas dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Soroti Kekerasan Seksual di Madura, Hj. Ansari: Ruang Aman Perempuan Tanggung Jawab Bersama

PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, mendorong penguatan ruang aman bagi perempuan di Kabupaten ...
KRONIK

Dorong Kesetaraan Pembangunan, Hosnan PDIP Dukung Sumenep Jadi Kabupaten Kepulauan

SUMENEP – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah ...
KABAR CABANG

BKN Trenggalek Dikukuhkan, Gen Z Disiapkan Jadi Penggerak Pelestarian Jaranan

TRENGGALEK – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek mengukuhkan kepengurusan Badan Kebudayaan Nasional (BKN) ...
KABAR CABANG

DPC Tulungagung Pompa Semangat Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Gondang

TULUNGAGUNG – Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Gondang masa bakti 2026-2031 secara resmi terbentuk ...
EKSEKUTIF

Trenggalek Kembangkan Konservasi Penyu Kili-Kili Berbasis Sains, Gandeng Universitas Brawijaya

TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggandeng Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk mengembangkan ...
LEGISLATIF

Kanang Bersama PMI Jatim Salurkan Air Bersih untuk Warga Ngawi Terdampak Kekeringan

NGAWI – Kemarau panjang mulai membuat warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi kesulitan mendapatkan air bersih. ...