Sabtu
12 September 2026 | 8 : 20

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi: Sertifikat, Bukti Kepemilikan Tanah NKRI

pdip-jatim-jokowi-di-mandailing-natal

MANDAILING NATAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/3/2017).

Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diterima, lanjut presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsorcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” jelas Jokowi.

Sertifikat, tambahnya, juga bisa untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja. Tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan RI tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dolar AS, dan tidak ada kemiskinan saat itu. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Jumlah penerima KIS adalah sebanyak 706 anak. SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK mendapatkan Rp 1 juta.

Menurut Jokowi, dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa, jika ketahuan maka kartunya akan dicabut.

Terkait dengan KIS, ucap Presiden, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.

“Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke bupati, kurang mempan dilaporkan ke gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek, dan kalau masih kurang silakan lapor ke saya akan saya copot dan ganti,” tandas dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Dilema Air di Perumahan Elit, DPRD Surabaya Minta PDAM Segera Negosiasi dengan Pengembang

SURABAYA – Temuan adanya tiga perusahaan pengembang raksasa di Surabaya, termasuk kawasan hunian papan atas, ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Rp5 Juta per RW Jangan Habis untuk Seremoni, Harus Jadi Penghasilan Gen Z

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta anggaran kegiatan Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp5 juta per RW ...
LEGISLATIF

Syaifuddin Minta Pemkot Surabaya Jemput Bola Data Desil, Jangan Tunggu Warga Mengadu

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta Pemkot jemput bola memperbarui data desil agar bantuan pendidikan dan ...
KRONIK

Ketua HKTI Magetan Suarakan Aspirasi Petani dan Tekankan Regenerasi di Rakerda HKTI Jatim

MAGETAN — Anggota DPRD Magetan dari PDI Perjuangan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ...
LEGISLATIF

Tunjang Kinerja Bamag Gresik, Nila Yani Serahkan Bantuan Perlengkapan Operasional

GRESIK – Dukungan terhadap penguatan pelayanan dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Gresik terus dilakukan. ...
KRONIK

Budi Leksono Desak PDAM Modernisasi Alat demi Jamin Kualitas Air Warga

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak PDAM Surya Sembada segera melakukan ...