oleh

Jokowi: Sertifikat, Bukti Kepemilikan Tanah NKRI

-Berita Terkini, Kronik-18 kali dibaca

MANDAILING NATAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/3/2017).

Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diterima, lanjut presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsorcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa program reforma agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” jelas Jokowi.

Sertifikat, tambahnya, juga bisa untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja. Tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan RI tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dolar AS, dan tidak ada kemiskinan saat itu. Namun ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Jumlah penerima KIS adalah sebanyak 706 anak. SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK mendapatkan Rp 1 juta.

Menurut Jokowi, dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa, jika ketahuan maka kartunya akan dicabut.

Terkait dengan KIS, ucap Presiden, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.

“Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke bupati, kurang mempan dilaporkan ke gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek, dan kalau masih kurang silakan lapor ke saya akan saya copot dan ganti,” tandas dia. (goek)