Rabu
16 Juli 2025 | 9 : 13

Jokowi Luncurkan Paket Deregulasi Ekonomi

pdip jatim - Jokowi - Paket September

pdip jatim - Jokowi - Paket SeptemberJAKARTA – Presiden Joko Widodo meluncurkan Paket Kebijakan Tahap I September 2015, Rabu (9/9/2015). Paket deregulasi ekonomi itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Paket Kebijakan yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka itu terdiri atas 3 langkah. Kesatu, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

“Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk ke tim, sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi sekaligus memperkuat koherensi dan konsistensi,” kata Jokowi.

Langkah perombakan itu, urai Jokowi, akan dibarengi dengan pemangkasan peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Saat ini, ungkapnya, pemerintah sudah menyiapkan 17 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 11 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), 2 Rancangan Instruksi Presiden (RInpres), 63 Rancangan Peraturan Menteri (RPermen), dan 5 aturan lainnya.

Selain itu, tambah dia, pemerintah juga melakukan penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pemerintah, lanjut Jokowi, berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada bulan September dan Oktober 2015. Jadi selain Paket I, nantinya ada Paket II, dan mungkin ada Paket III.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek tersebut.

“Ini antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum,” terang Jokowi.

Langkah ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Menurut Jokowi, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Dia menegaskan, bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkkan kembali sektor riil, yang akhirnya memberikan fondasi bagi lompatan kemajuan perekonomian ke depan.

Jokowi juga optimistis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015 ini akan memperkuat industri nasional, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; serta memperlancar perdagangan antar daerah.

Juga bisa membuat pariwisata semakin bergairah; menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% melalui konversi minyak solar ke elpiji.

Butuh Kerjasama

Pemerintah, sebut Jokowi, tidak mungkin bisa bekerja sendirian untuk menciptakan kodisi ekonomi makro yang kondusif. Namun butuh kerja sama, membutuhkan kebersamaan, dan dukungan seluruh masyarakat.

Pemerintah, imbuhnya, tidak sekadar memiliki komitmen menggerakkan ekonomi nasional dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi. Tapi juga sangat serius dalam melaksanakan Paket Kebijakan ini. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Mbak Nia Ajak Masyarakat Rutin Konsumsi Ikan, Cegah Stunting dan Dukung Kecerdasan Anak

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih rutin ...
KRONIK

Desa Lunasi PBB 100 Persen, Bupati Lukman Siapkan Insentif Pembangunan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyapa masyarakat untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli ...
KRONIK

Harkopnas, Untari Launching 281 Koperasi Desa Merah Putih di Bangkalan

BANGKALAN – Penasihat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno melaunching ...
EKSEKUTIF

MoU Lamongan – Pulau Morotai, Saling Tukar Produk Pertanian hingga UMKM

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan ...
LEGISLATIF

Berpotensi Jadi Penyumbang Bocornya PAD, DPRD Jember Awasi Izin Papan Reklame

JEMBER – Papan reklame di Kabupaten Jember berpotensi mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ...
LEGISLATIF

Eri Irawan: Yekape Harus Mampu Jadi Pemain Signifikan yang Mewarnai Dinamika Pasar Properti

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyambut baik transformasi PT Yekape Surabaya menjadi badan usaha milik daerah ...