JAKARTA – Calon presiden Prabowo Subianto memiliki motivasi berkuasa paling besar dibanding Joko Widodo, cawapres Hatta Radjasa, dan Jusuf Kalla. Ini merupakan hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bekerja sama Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Ikatan Psikologi Sosial Indonesia dan Fakultas Psikologi Universitas Padjajajaran.

“Prabowo berada pada angka 8,64 persen, diikuti JK 7,31 persen, Hatta 7,17 persen dan Joko Widodo 6,36 persen,” kata Psikolog UI, Hamdi Muluk dalam paparan hasil survei yang dirilis di Jakarta, Kamis, 3 Juli.

Responden dalam survei ini adalah 204 psikolog yang memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan penilaian kepribadian. Pengambilan data dilakukan 18-27 Juni 2014.

Responden terlebih dahulu diminta membaca bagian biografi para calon, kemudian mereka menilai aspek kepribadian dan memberikan prediksi ke depan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Yakni analisis psikobiografi, analisis pidato dan wawancara kandidat di berbagai media dan survei ke 204 psikolog untuk menilai aspek kepribadian.

Hamdi mengatakan biasanya motivasi sosial dibagi menjadi tiga. Yakni, motivasi berkuasa, beprestasi, dan berafiliasi.

Untuk motivasi afiliasi,  Joko Widodo menempati peringkat pertama yakni 7,95 persen. Disusul JK 7,45 persen, Hatta 6,41 persen dan Prabowo 6,02 persen.

“Joko Widodo paling unggul motivasi berafiliasi. Artinya suka silaturahmi, menjaga hubungan, berkumpul bersama orang. Itu motif afiliasi.  Tapi tidak ada yang di bawah rata-rata,” katanya.

Sedangkan motivasi berprestasi, JK unggul dari yang lain. JK berada pada posisi 8,15 persen, Jokowi 8,06 persen, Prabowo 7,41 persen dan Hatta paling rendah 6,59 persen.  “JK dianggap lebih punya kemampuan di antara yang lain,” tambah Hamdi Muluk.

Beberkan Program

Menjawab keraguan publik atas program riil jika terpilih menjadi presiden ke-7 RI,  pasangan capres-cawapres Joko Widodo – Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 3 Juli 2014.

Di hadapan wartawan, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai masalah yang masih membelit bangsa ini.

Jokowi, misalnya, akan menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, Polri; mengalokasikan dana desa rata-rata Rp1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus, menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap, menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi para guru, dan lain sebagainya.

“Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program nyata ini,” tegas Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak.

Seperti apa program kongkret Jokowi – JK?

Pertama, meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji, dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah.

Kedua, menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata Rp1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

Ketiga, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk memberi subsidi Rp1 juta setiap bulannya untuk keluarga pra-sejahtera, sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

Keempat, program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektare lahan pertanian baru di luar Jawa. Pendirian Bank Petani dan UMKM serta penguatan Bulog.

Kelima, perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.

Keenam, menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/Koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Ketujuh, layanan kesehatan gratis rawat jalan/rawat inap dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, serta air bersih untuk seluruh rakyat.

Kedelapan, membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa.

Kesembilan, mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan target partisipasi 100 persen untuk SD, dan 95 persen untuk tingkat SLTP; mewujudkan kurikulum berkualitas; menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi para guru. Meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan program sertifikasi guru.

Jokowi mengatakan, program ini merupakan langkah kongkret yang akan langsung dikerjakan. Penguatan pada tingkat desa, menurutnya, adalah salah satu yang harus dilakukan. Anggaran yang cukup untuk pemerintah desa dinilai akan mudah mempercepat pengembangan masyarakatnya.

Hanya saja, menurut Jokowi, ini hanya bisa dijalankan jika diberikan amanah dari masyarakat Indonesia pada 9 Juli nanti.
“Mari kita rapatkan barisan, mari kita menang dengan cara terhormat pada rakyat, mari kita raih jalan kebaikan dan kemuliaan. Kami punya program nyata dan akan dijalankan. Tidak hanya omongan. Ini komitmen kami,” kata Jokowi.

Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan mengatakan program merakyat dan menyentuh kepentingan langsung masyarakat tersebut adalah hal yang pasti dijalankan. Menurutnya, maju mundurnya bangsa ini ditentukan cara pemimpinnya untuk membangun dan memperhatikan rakyatnya.

“Tinggal pilihannya, mau maju atau terjebak dengan status quo dengan macam-macam mafia. Ada mafia pajak, mafia daging, mafia haji, mafia kedelai, mafia migas. Kalau mau menghilangkan ini, maka Jokowi-JK pilihannya,” kata Anies.

Salah seorang kepala desa, yakni Kades Bialo, Kecamatan Kindang, Bulukumba, Agus Riadi Maula menanggapi tawaran capres mengenai bantuan untuk desa ini. Menurutnya, pada tingkat desa, bantuan ini dimasukkan atau tidak dalam visi misi, memang menjadi kewajiban untuk dijalankan setelah berlaku UU Nomor 6/2014 tentang Pemerintahan Desa.

“Dalam UU itu, jika selama ini desa hanya mendapat dana dari APBD, maka nantinya harus ada juga dana dari APBN. Artinya, memang tidak perlu dimasukkan. Dua pasang capres ini hanya menjual saja program itu. Nanti itu, tidak ada lagi dana PNPM. Semua masuk pada anggaran bantuan desa. Kisarannya memang antara Rp1 miliar -Rp1,4 miliar,” ucap Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bulukumba ini. (fajar)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS