Kamis
15 Mei 2025 | 11 : 48

Jika Dana Parpol Naik, PDIP Siap Diaudit

pdip-jatim-hasto-usai-HBH

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, kenaikan dana parpol menjadi Rp 1.000 per suara merupakan hal positif.

Bagi PDI-P, bertambahnya dana bantuan parpol berguna untuk kedaulatan partai dalam mempersiapkan calon pemimpin.

“Dengan bantuan itu kami berharap ini akan meningkatkan kedaulatan partai dan proses kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin,” kata Hasto, saat ditemui di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Hasto mengatakan, penambahan dana ini akan dipergunakan PDI-P dengan sebaik-baiknya.

PDI-P juga siap mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari pajak rakyat itu dalam bentuk audit.

“Kami juga menyatakan siap diaudit dan partai akan terus menerus meningkatkan iuran anggota sebagai bagian dari kemandirian partai, juga dalam mendayagunakan sumber daya internal partai,” ujar Hasto.

Dana parpol ini, lanjut Hasto, diprioritaskan PDI-P untuk penggunaan pendidikan politik, kaderisasi dan proses kelembagaan di dalam menyiapkan pemimpin, serta fungsi agregasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan politik yang diperjuangkan oleh partai.

“Karena itulah partai terbuka untuk menerima aspirasi rakyat dan memperjuangkan hal tersebut,” ujar Hasto.

Ia mengatakan, sebenarnya kebijakan ini mengembalikan ke kebijakan pada tahun 2001 di mana pemerintah pernah memberi bantuan keuangan Rp 1.000 per suara untuk parpol.

Meski nilai kenaikan dana parpol ini sama seperti pada 2001, PDI-P tetap mengapresiasinya.

“Kalau ini kan Rp 1.000 ya, paling tidak ada kenaikanlah dari pemerintah sehingga PDI-P memberikan apresiasi bagi pemerintah atas semangat itu dan dengan bantuan itu,” ujar Hasto. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Bupati Rijanto Sebut Pramuka Bisa Jadi Agen Perubahan di Masyarakat

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Kwartir ...
LEGISLATIF

Bupati Malang Cegah Praktik Korupsi Lewat IPKD-MCP

MALANG – Komitmen Bupati Malang HM Sanusi untuk mencegah praktik korupsi dalam pemerintahannya terus digeber. Salah ...
EKSEKUTIF

Tunda Pengisian 9 Jabatan Setara Kepala Dinas, Begini Penjelasan Mas Ipin

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin masih belum mengisi kekosongan 9 jabatan pimpinan tinggi pratama ...
LEGISLATIF

Pembangunan Vila dan Perumahan di Malang Raya Marak, Dewanti Ingatkan Ini

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti maraknya pembangunan vila dan perumahan di ...
LEGISLATIF

Empat Legislator Banteng Turun Gunung Kawal Maraknya Pencemaran Lingkungan di Jember

JEMBER – Empat legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember turun gunung mengawal maraknya persoalan pencemaran ...
EKSEKUTIF

Komitmen Apeksi, Indonesia Bebas Sampah 2029

SURABAYA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menegaskan komitmennya dalam mendukung target ...