BANGKALAN – Politisi PDI Perjuangan Bangkalan, Madura, Mahfud mengatakan, menjelang pelantikan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2014, ada upaya provokasi lewat gerakan-gerakan inkonstitusional di media sosial untuk merongrong kedaulatan negara.

“Kita harus cerdas dan cermat menyikapi berita di media sosial. Saat ini sangat banyak konten yang tidak bagus bahkan hoax dan itu mendoktrin kita untuk melawan hukum dan undang-undang. Sampai akhirnya kita terjerumus terhadap gerakan radikalisme,” kata Mahfud, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, Pemilu Presiden 2019 tak bisa dipungkiri membuat masyarakat secara diametral terpecah dalam dua kubu. Antara pendukung Joko Widodo dan penyokong Prabowo Subianto.

Meski hasil akhir pemilu, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang, sebutnya, perkubuan kedua kelompok pendukung tetap berlanjut di media sosial.

Bahkan pertemuan politik yang dilakukan Prabowo dengan Jokowi, dilanjutkan pertemuan dengan ketua umum sejumlah partai, tak membuat istilah Cebong dan Kampret sirna hingga menjelang pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin 20 Oktober.

Karena itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengaku sedih melihat perkubuan itu berlarut-larut. Dia berharap, seluruh masyarakat bisa menjaga kondusivitas menuju pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Saat ini kita tidak boleh lagi berbicara 01 maupun 02, tapi kita sekarang berbicara 03 yaitu persatuan bangsa indonesia,” tegasnya.

Saat ini, tambah Mahfud, yang diperlukan adalah membangun opini percepatan pembangunan bangsa indonesia. Agar tercapai kesejahteraan atau egaliternya masyarakat.

Seperti halnya keinginan presiden dan wakil presiden yang akan membangun sumber daya manusia. “Hal itu harus kita tangkap dan jadikan satu frame untuk membangun negeri tercinta ini,” tuturnya. (set)