BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat segera memperbaiki jalan rusak jelang arus mudik Lebaran 2025.

Langkah cepat itu untuk memastikan kenyamanan serta keselamatan para pemudik yang akan melintas di wilayah Kabupaten Blitar.

Supriadi menilai penggunaan dana taktis bisa menjadi solusi agar proses perbaikan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran reguler.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk menghindari risiko kecelakaan selama puncak arus mudik Lebaran.

“Kami tidak ingin ada laporan kecelakaan akibat jalan yang rusak. Pemkab harus segera bertindak agar masyarakat bisa mudik dengan tenang,” kata Supriadi pada tim media ini, Selasa (18/3/2025).

“Jangan sampai masyarakat mengeluh dan baru ada perbaikan setelah kejadian buruk terjadi,” sambung dia.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar ini juga menyoroti imbas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan beberapa proyek infrastruktur mengalami penundaan.

Namun, kata dia kebijakan itu seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah dalam menangani kondisi jalan yang berbahaya bagi pengguna.

“Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita harus mencari cara agar perbaikan tetap berjalan, baik dengan dana taktis maupun skema lain yang memungkinkan percepatan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya ke depan akan terus memantau perkembangan perbaikan jalan agar berjalan sesuai rencana.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak ada keterlambatan. Saya berharap sebelum puncak arus mudik, perbaikan di titik-titik rawan sudah selesai,” kata Supriadi.

Mengingat waktu yang semakin dekat dengan momen mudik Lebaran, dia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini.

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik harus menjadi tanggung jawab bersama. Semoga dengan langkah ini, masyarakat bisa pulang kampung dengan lebih lancar dan aman,” pungkasnya.

Sekadar informasi, DPRD Kabupaten Blitar kini membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan titik-titik jalan rusak di wilayah mereka. Informasi dari warga ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas perbaikan. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS