JAKARTA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Drs Sirmadji Tjondropragolo mengatakan, kelengkapan basis data jadi kunci keberhasilan implementasi program pengentasan masyarakat miskin.

“Selama ini, yang jadi penghambat program pengentasan kemiskinan adalah basis data yang sudah kedaluwarsa,” jelas Sirmadji, dalam rapat panitia kerja (panja) rencana kerja pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran tahun 2017 dengan Bappenas, dan kementerian serta lembaga negara lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengungkapkan, saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil)-nya di Jawa Timur VII pada masa reses, ada yang mengaku tak mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sejenisnya.

Padahal, terang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, orang tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh kartu-kartu tersebut.

Sebaliknya, sebut Sirmadji, ada yang sudah berkeluarga dan sudah tamat SMA, justru malah dapat KIP. “Itu semua terjadi karena di tahun 2015-2016 kemarin, basis datanya masih menggunakan yang 2013. Jelas tidak valid,” paparnya.

Oleh karena itu, politisi asal Trenggalek ini mengimbau agar Bappenas mengoordinasikan kementerian dan lembaga negara terkait menyiapkan basis data mutakhir untuk penyaluran program pengentasan masyarakat miskin pada tahun 2017.

“Kalau basis data tidak valid, maka program pengentasan masyarakat miskin pasti gagal,” tuturnya. (goek/*)