SUHU perairan Natuna di Kepulauan Riau terasa panas. Lautnya sedang berombak besar walaupun belum musim angin barat.

Gara-garanya adalah ditangkapnya kapal Han Tan Cou-19038 milik nelayan Tiongkok oleh kapal perang KRI Imam Bonjol-383 karena mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Jumat (17/6/2016).

KRI Imam Bonjol tak peduli ketika diintimidasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang meminta kapal penangkap ikan itu dilepaskan. Hubungan Beijing-Jakarta pun menegang.

Kepulauan Natuna terletak agak menjorok keluar dari bentangan gugusan Nusantara. Berada di Laut Tiongkok Selatan, Natuna diapit jazirah Vietnam dan Malaysia. Namun, Natuna adalah batas utara wilayah kedaulatan RI.

Berbeda dengan kawasan Kepulauan Spratly dan Paracel yang letaknya lebih jauh ke utara lagi, yang sejak lama menjadi titik api (flash point).

Kawasan kaya sumber daya alam itu dipersengketakan enam negara: Tiongkok, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Mungkinkah Indonesia ditarik-tarik ke titik sengketa baru?

Sekarang ini, sebetulnya hubungan Tiongkok-Indonesia sedang mesra. Presiden Joko Widodo lebih senang menjalin kerja sama ekonomi dengan negara Tirai Bambu itu.

Contohnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipegang Tiongkok, mengalahkan investor Jepang yang selama ini punya hubungan panjang dengan Indonesia.

Kemajuan ekonomi Tiongkok memang berkibar setelah reformasi pada era Deng Xiao Ping akhir dekade 1970-an. Walaupun hubungan dengan Tiongkok memasuki masa-masa mesra, Indonesia tentu saja tidak bisa didikte, apalagi ditaklukkan.

Presiden Jokowi malah terbang ke Natuna pasca insiden penangkapan kapal itu. Sebagai kepala negara, Jokowi merepresentasikan kehadiran negara.

Sebagai presiden, menunjukkan reaksi cepat Jokowi dalam menakhodai negeri ini, misalnya langsung menggelar rapat dengan para menteri dan Panglima TNI di KRI Imam Bonjol.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI, kehadiran Jokowi menunjukkan tak gentar menghadapi ancaman senjata apa pun, termasuk menguatkan semangat dan percaya diri tentara.

Tiongkok sebetulnya terlalu usang menggunakan dasar traditional fishing ground. Jika dibenarkan, garis tersebut telah mencaplok semua wilayah perairan negara-negara lain di tepi Laut Tiongkok Selatan yang diakui UNCLOS 1982.

Tidak heran, semua negara itu marah kepada Tiongkok. Lagi pula, Indonesia yang dikenal sebagai bangsa bahari juga tidak mengklaim, misalnya pantai utara Australia atau perairan Madagaskar di Afrika sebagai jalur pencarian ikan dan kerang nelayan Indonesia.

Bukankah imperium Sriwijaya dan Majapahit adalah penguasa-penguasa bahari?

Pada dekade 1960-an ketika Indonesia memainkan peran strategis di panggung dunia, Presiden Soekarno pernah bertanya tentang sistem pertahanan pada pemimpin Tiongkok Mao Tse Tung dan Presiden Vietnam Ho Chi Minh.

Menurut Mao, Tiongkok unggul dan mampu bertahan meskipun jatuh-bangun karena sistem pertahanan bersifat nasional. Tiongkok memahami segala kondisi, baik fisik maupun mental.

Jawaban Ho mirip Mao. Meskipun negara kecil, kata Ho, Vietnam bisa bertahan dari serangan imperialis karena sistem pertahanan yang mengandalkan pengetahuan dan pengalaman dari perjuangan bangsa Vietnam. Istilahnya the best school for defence is the school of life.

Indonesia juga bangsa tangguh. Karena itu, Bung Karno menekankan pertahanan nasional kita harus benar-benar memahami geopolitik, yakni bersandar pada karakteristik bangsa dan Tanah Air sendiri.

Rudolf Kjellen (1864-1922), pencipta konsep geopolitik, mengatakan, negara berakar kuat dalam sejarah dan realitasnya, tumbuh secara organis, seperti halnya manusia. Dan, kita punya Wawasan Nusantara.

Faktor bahari memang sangat strategis. Ketika era kejayaan bahari bangsa-bangsa Eropa pada abad XV, lautan menjadi kunci penaklukan dunia.

Sir Walter Raleigh (1551-1618) mengatakan, mereka yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan, lalu akan menguasai kekayaan dunia, dan akhirnya menguasai dunia itu sendiri. Doktrin ini pula yang dipegang Inggris dengan membangun armada lautnya.

Dalam bahasa Alfred Thayer Mahan (1860-1914), guru besar sejarah maritim dan strategi di Naval War College, Amerika Serikat, sejarah kekuasaan dunia ditandai kemampuan menguasai laut (control of the sea).

Kontrol terhadap lautan merupakan kunci untuk bisa menjadi adikuasa. Saat ini walaupun kekuatan udara (air power) makin canggih, kekuatan laut (sea power) tetap menjadi andalan utama.

Apalagi dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sayangnya, inilah yang mesti disadari bahwa kita tidak cukup serius menjaga wilayah-wilayah yang menjadi batas kedaulatan negara.

Di daratan saja, kita acap abai sehingga banyak daerah tak terurus. Bagi warga di perbatasan, ”rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput di halaman sendiri”.

Perubahan paradigma yang memandang perbatasan bukan lagi sebagai halaman belakang, menjadi ujian untuk kelenturan ketahanan nasional (national resilience) kita.

Seperti kasus Natuna, jangankan sedepa, sejengkal pun kita tidak boleh mundur. Ini soal kedaulatan negara Bung!

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS