JAKARTA – PDI Perjuangan mendukung penuh Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tersebut bahkan telah menerapkan SIPP.

“PDIP berkomitmen untuk terapkan Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP. Kami sudah jalankan SIPP,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara Jakarta, kemarin.

Hasto menyebutkan, PDIP meraih sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015, setelah audit berkala dari Lembaga Sertifikasi Internasional Certification Services (ICSM). PDIP satu-satunya parpol yang bersertifikat ISO sejak 2017.

“PDIP meraih ISO, satu-satunya partai. Kami juga melakukan pengembangan pendidikan politik. Kami menerapkan psikotes sebagai cara rekrutmen pada semua pimpinan partai, anggota legislatif, kemudian eksekutif,” jelasnya.

Dia menambahkan, PDIP tidak mempunyai calon anggota legislatif berstatus tersangka korupsi. “Kami komitmen dengan SIPP sebagaimana konsep KPK. Karena tak ada satupun partai yang senang kalau ada anggotanya tertangkap KPK,” tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai SIPP bisa melawan racun demokrasi. Racun yang dimaksud adalah korupsi politik.

“Untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif tadi, ya langkah ini yang diinisiasi oleh KPK, (bisa) memangkas, memerangi racun demokrasi tadi,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, baik pemerintah dan KPK tak bisa mencampuri internal partai. Dia menekankan pentingnya inisiatif partai memperkuat integritas dengan melakukan perbaikan di tata kelola dana partai, rekrutmen dan kaderisasi serta penegakan etika.

“Jadi kembali ke integritasnya, monggo masing-masing partai yang menentukan sumber dananya dari mana, proses rekrutmennya gimana, kaderisasinya gimana. Itu terserah pada partai, KPK kan udah mendatangi parpol, temen-temen parpol sudah datang ke KPK juga,” katanya.

Di sisi lain, Tjahjo juga mengingatkan bagi para kader yang masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif untuk menjauhi area rawan korupsi, seperti perencanaan dan pembahasan anggaran, pengadaan dan pembelian barang atau jasa, perizinan, hingga jual beli jabatan.

“Soal partai politik kami serahkan ke partai sendiri untuk mengatur dirinya, rambu-rambunya kan ada. Dalam konteks korupsi jelas waspadai area rawan korupsi, dipahamilah,” ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap partai peserta Pemilu 2019 terus berkomitmen meningkatkan sistem integritas di internalnya.

“KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik,” kata Agus. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS