JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan biaya tol Suramadu tak memiliki motif politik. Jika memang bermotif politik maka seyogianya tol dengan traffic tertinggi yang harus digratiskan.

“Kan sederhana kalau Pak Jokowi kebijakannya terkait bermotif politik, kenapa tidak di ruas atau ruas tol yang padat trafficnya seperti Jagorawi. Jelas tuh berapa juta mobil yang masuk per hari, dikalikan dengan jumlah kepala keluarga pastinya sangat menguntungkan dari sisi politis,” kata Arteria, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya kebijakan dilakukan demi keadilan sosial. Dia pun meminta pihak yang mengkritik untuk melakukan kajian lebih lanjut.

“Makanya kalau jadi oposisi juga harus paripurna kajiannya, harus tahu bahwa mereka yang mempermasalahkan sejatinya harus tahu bahwa Pak Jokowi setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat di Madura,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan ini muncul setelah melalui proses yang panjang. Proses itu bermula dari penggratisan sepeda motor dan 50 persen bagi kendaraan roda empat.

“Pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada masyarakat di Pulau Madura. Jadi harus diberi insentif lagi. Lagi pula pembebasan ini tidak menimbulkan gangguan berarti dari sisi pendapatan sebelumnya,” ujar dia.

“Jadi harus diberi insentif lagi, lagi pula pembebasan ini tidak menimbulkan gangguan berarti dari sisi pendapatan sebelumnya,” sambungnya.

Anggota Komisi III DPR ini meminta semua pihak untuk yakin bahwa jembatan non tol bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi Madura. Serta meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata.

“Percayalah, empat tahun ini kan terlihat, bahwa Pak Jokowi itu lebih memilih bekerja dan meninggalkan legacy kebangsaan ketimbang berprasangka. Bahkan saat ini kan sdh memasuki masa kampanye, beliau justeru belum berpikir untuk berkampanye,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir minta semua pihak yang berkomentar negatif terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait penghapusan tarif tol Jembatan Suramadu untuk menunjukkan kinerjanya bagi rakyat.

“Mendingan kalau memang yang komen-komen itu lebih baik tunjukkan bahwa dia kerja untuk rakyat. Jangan hanya tadi oh komplain ini, komplain itu. Kasihan,” ujar Erick di Djakarta Theatre, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu  malam.

Erick menilai ada kekeliruan berpikir jika semua yang dilakukan oleh Jokowi untuk rakyat dianggap sebagai pencitraan. Menurut Erick, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden sehingga wajar dia berbuat untuk masyarakat.

“Waduh, berarti kalau Presiden melakukan sesuatu kebaikan untuk rakyat, semua pencitraan dong? Karena ingat lho, beliau Presiden. Berarti sama ketika seorang gubernur melakukan sesuatu, kepala daerah melakukan sesuatu dibilangnya pencitraan juga. Saya datang ke sini. Kasih sharing Asian Games buat generasi muda Indonesia, pencitraan juga. Ya nggak bisa dong,” tuturnya.

Erick juga meminta semua pihak untuk tak terjebak dalam isu politik. Yang terpenting, kata Erick, adalah terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

“Apa yang diberikan untuk rakyat sudah jelas lebih terasa, dan kita jangan terjebak, ya itu politik selalu ini salah itu salah, ini bohong itu benar. Nggak bisa. Kita harus tetap kerja,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS