JAKARTA – Tiga hari jelang pelantikan sebagai presiden, Joko Widodo menyerahkan data calon menteri kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jumat (17/10/2014). Kedua lembaga itu akan membantu Jokowi-JK menelusuri rekam jejak para kandidat menteri.

Jokowi-JK mengutus Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengantar dokumen berisi nama-nama calon menteri ke KPK. Nama-nama itu hasil penyaringan yang dilakukan presiden terpilih Jokowi.

Menurut Hasto, penyerahan nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK dilakukan mengingat spirit yang diusung Jokowi untuk membentuk pemerintahan bersih dan bebas dari berbagai macam persoalan korupsi. “Di satu sisi memperkuat KPK, di sisi lain untuk menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari bermacam persoalan korupsi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara, soal berapa nama calon menteri yang diserahkan ke KPK dan PPATK, menurut Jokowi jumlahnya ada 53. Hanya, dia masih enggan mengungkap satu pun nama calon pengisi kabinetnya. Dia meminta publik bersabar menunggu pengumuman. “Setelah pelantikan baru diumumkan, tapi bisa saja sebelum dilantik,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi menampik bahwa 43 nama itu merupakan calon tetap. Dilihat dari jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, yakni 33 kementerian, nama calon menteri itu akan diseleksi lagi.

“Satu kementerian ada yang diisi dua atau tiga nama. Nanti kan di sana (KPK dan PPATK) diseleksi lagi, jadi 33,” jelas Jokowi. (pri/*)