BANYUWANGI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-78 digelar di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (5/10/2023). Di Bumi Blambangan, TNI punya banyak peran dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Bentuk peningkatan kualitas hidup itu diwujudkan dalam beberapa hal. Salah satunya melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-118 yang digelar September lalu di Kecamatan Glagah.

“TNI bersama pemkab dan segenap lapisan masyarakat berupaya bersama dalam membangun daerah kita menjadi lebih baik. Ke depannya, kami berharap kolaborasi dengan TNI dan stakeholder terkait dalam pembangunan di Banyuwangi akan semakin solid,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam apel peringatan HUT TNI.

Menurut Bupati Ipuk, TNI akan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Termasuk juga menjaga keutuhan dan keamanannya.

“Sebagaimana selama ini telah berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia selama puluhan tahun,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Pada HUT tahun ini, TNI mengangkat tema “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”.

“TNI telah menghadapi berbagai tantangan, dari perang kemerdekaan hingga bencana alam, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa keberanian, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi dari setiap prajurit TNI,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0825/Banyuwangi, Letkol Kav Eko Julianto, mengatakan, HUT TNI tahun ini harus menjadi momentum untuk menginstropeksi diri.

Ia juga berpesan kepada para prajurit untuk tetap menjaga profesionalisme dan kemandirian. Ia juga menegaskan, tentara harus adaptif serta manunggal bersama rakyat.

“Untuk para anggota, pesan saya tetap semangat. Apapun masalah hidup harus dihadapi. Profesionalisme harus dijunjung tinggi,” tuturnya.

Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati, menambahkan, pihaknya siap mengawal berlangsungnya agenda-agenda nasional. Salah satunya Pemilu 2024.

“Sesuai perintah Panglima TNI, tentara harus netral. Tidak boleh terlibat aktif dalam proses kampanye pemilu, dan sebagainya,” terangnya. (aras/set)