SURABAYA – Tanggal 8 Maret dikenal sebagai Hari Perempuan Internasional, hari untuk mengingatkan dunia tentang hak-hak kaum perempuan, seperti hak bersuara, hak bekerja, hak dipilih sebagai pejabat publik, dan hak perlakuan setara di masyarakat.

”Selamat Hari Perempuan Internasional,” ucap Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, kepada media Surabaya, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, Hari Perempuan Internasional jadi momentum pengingat, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan bersama untuk mewujudkan sebuah kota yang responsif gender. Seperti penataan transportasi publik, ruang-ruang publik, fasilitas pejalan kaki, hingga tata ruang responsif gender.

Dia menginventarisasi sejumlah isu sesuai bidang tugas Komisi C DPRD Surabaya untuk mewujudkan kota dengan ruang publik responsif gender yang saling berhubungan satu sama lain.

Salah satunya adalah transportasi publik responsif gender untuk memastikan perempuan memiliki akses mudah untuk bekerja, bersekolah, atau berobat sehingga meningkatkan kapasitas dirinya.

Eri mengungkapkan, sudah banyak riset di dunia yang menunjukkan bahwa hambatan mobilitas telah membuat perempuan kehilangan potensi untuk mendapatkan hak bekerja, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dan hak-hak pengembangan kapasitas diri lainnya.

“Artinya, yang paling merasakan dampak dari sistem transportasi publik yang belum baik adalah kawan-kawan perempuan,” ujarnya.

Padahal, Eri mengutip lembaga riset dunia McKinsey, ketika perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki di pasar tenaga kerja, maka besaran perekonomian dunia akan meningkat 26 persen atau USD 28 triliun pada 2025.

Dalam hal ini, Eri menyoroti pola mobilitas perempuan yang bersifat ”multitugas” karena diskriminasi gender dalam kehidupan masyarakat.

Contoh pola mobilitas ”multitugas” itu adalah perempuan harus mengantar anak ke sekolah, berbelanja, mengurus kepentingan rumah tangga, baru kemudian bekerja. Dengan kata lain, perempuan memiliki pola mobilitas yang lebih panjang ketimbang laki-laki.

”Jika ini tidak didukung transportasi publik yang baik, maka perempuan akan tersingkir dari pasar kerja. Atau dipaksa membatasi diri hanya bekerja yang tak jauh dari rumah, yang tentu menghambat potensi kawan-kawan perempuan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Persoalan lain terkait transportasi publik, lanjut Eri, adalah jaminan keamanan bagi perempuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 2022 menyebutkan, 3.539 dari 4.236 responden perempuan menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, 23 persen di antaranya terjadi di transportasi umum.

Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Kesetaraan Gender, UN Women, bersama World Bank, menyebutkan, 58% perempuan di negara berkembang merasa tidak aman dan takut potensi pelecehan seksual di ruang publik. Data yang kurang-lebih senada juga terjadi pada berbagai kota di dunia.

”Kebetulan pada Desember 2024, ada laporan dugaan pelecehan seksual di salah satu transportasi publik Surabaya. Saat itu saya komunikasi dengan kepala Dinas Perhubungan untuk dilakukan langkah-langkah penanganan. Ini menandakan kita harus terus bergerak bersama, termasuk perlunya sistem pelaporan pelecehan yang cepat, mudah, dan menyiapkan dukungan hukum terbaik bagi korban,” papar Eri Irawan.

Dia mendorong Pemkot Surabaya mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan transportasi publik. Banyak contoh kota-kota dunia yang mengintegrasikan perspektif gender dalam desain, manajemen, dan operasional transportasi pubik, bahkan sejak 20 tahun lalu.

”Bogota, salah satu kota yang dikenal punya transportasi publik yang baik, mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan transportasinya. Di antaranya lewat program ’Me Muevo Seguro’, i move safely, saya bergerak dengan aman,” bebernya.

”Di Brussels, Belgia, ada peta jalan meningkatkan jumlah karyawan perempuan di operator transportasi publik. Ada lonjakan 30 persen jumlah karyawan perempuan sejak 2015 meskipun secara rasio masih kalah jumlah dibanding laki-laki, tapi perspektif gender sudah semakin terinternalisasi dalam kebijakan mereka,” imbuh Eri.

Selain transportasi, penataan ruang publik juga harus responsif gender, seperti taman, trotoar, dan sebagainya.

Soal trotoar, misalnya, yang terkait dengan transportasi publik, survei global tentang mobilitas perempuan oleh UN Women menunjukkan, perempuan di negara berkembang bergantung pada berjalan kaki karena transportasi publik terbatas. Sekitar 60% perjalanan perempuan dilakukan dengan berjalan kaki karena transportasi publik tak memadai.

”Maka kita membutuhkan ruang publik yang semakin baik. Misalnya, pencahayaan dan visibilitasnya harus cukup, sehingga potensi kejahatan, termasuk pelecehan, bisa diminimalkan,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS