Harga Pupuk Urea Meroket, Bung Karna Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Subsidi Pupuk

 95 pembaca

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, terus melakukan berbagai upaya mencari solusi melambungnya harga pupuk urea non-subsidi yang mencapai Rp 945.000 per kuintal. Kondisi tersebut membuat Bupati Situbondo, Karna Suswandi, bertolak ke Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian RI guna mencari solusi agar harga pupuk di Kabupaten Situbondo kembali stabil.

Dalam agenda pertemuan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut ditemui langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi.

“Jadi, kunjungan kerja kami ke pak wamentan menyampaikan beberapa persoalan mengenai pupuk non-subsidi yang harganya naik sekitar Rp 900 ribu per kuintal. Kami ingin pemerintah segera memberi kami jalan keluar, kerana dengan harga yang cukup mahal itu, sangat memberatkan para petani kami di Situbondo,” kata Bupati Karna seusai pertemuan dengan wamentan, Jumat (19/11/2021).

Bung Karna, sapaan akrabnya, mengaku, dirinya sengaja datang langsung ke Kementerian Pertanian agar, agar pemerintah segara merespon persoalan mahalnya harga pupuk ini, ditambah lagi saat ini di Situbondo sedang memasuki masa tanam.

“Saat ini petani kita di Situbondo akan masuk masa tanam. Karena itu persoalan harga pupuk yang mahal ini sangat urgen. Saya ingin pemerintah segera memberi kami solusi akan persoalan ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan wamentan tersebut, Bung Karna menyampaikan agar pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pusat menggunakan pola lama, yakni cukup satu jenis pupuk urea saja yang disubsidi. Menurutnya, selama ini pupuk urea paling diminati atau digunakan oleh para petani, dan serapannya pun lebih tinggi dibandingkan jenis pupuk bersubsidi lainnya.

“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan mendapat sambutan baik. Kami mengusulkan beberapa hal, tapi fokus kami adalah bagaimana ke depan, pupuk bersubsidi ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Bung Karna mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi tetang subsidi pupuk, di mana saat ini memberikan subsidi untuk semua jenis pupuk. Berbeda dengan yang dulu, hanya jenis urea saja yang disubsidi. Untuk itu, dirinya ingin pemerintah kembali ke sistem subsidi yang dulu.

“Saat ini pemerintah memberi subsidi pada semua pupuk, tetapi di daerah kami, penyerapannya yang paling tinggi hanya pada pupuk urea. Sedangkan pupuk lainnya sangat kecil. Ini menjadi percuma karena banyak masyarakat yang tidak membelinya,” katanya.

Karena itu, Bung Karna berharap subsidi pupuk kembali seperti pola lama, karena ketergantungan para petani terhadap urea cukup tinggi. Sehingga pupuk jenis lainnya tidak begitu diminati petani.

“Menurut kami, pupuk urea saja yang disubsidi, karena akan percuma juga saat pupuk jenis lainnya ikut disubsidi. Sebab, petani belinya hanya urea,” ujarnya.

Selain berkomunikasi dengan Kementrian Pertanian, Bung Karna juga telah mengalokasikan anggaran Rp 13.973.000.000 bantuan hibah pengadaan pupuk untuk didistribusikan secara gratis kepada para petani. Pupuk jenis urea gratis itu akan didistribusikan kepada 36.558 orang petani.

“Pemkab sendiri saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk gratis. Anggaran tersebut akan digunakan pemerintah daerah untuk membeli pupuk ke distributor dengan harga non-subsidi, dan akan dibagikan pada petani secara gratis, namun dengan jumlah yang terbatas,” pungkasnya. (ryo/set)