SURABAYA – APBD Kota Surabaya tahun 2022 difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pengungkit ekonomi lokal bakal semakin diberdayakan.

Pelatihan, pemasaran produk, hingga pemberian bantuan modal adalah sederet upaya Pemkot Surabaya dalam pemberdayaan UMKM.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan, pengembangan UMKM menjadi komitmen eksekutif dan legislatif. Hal itu terjadi sejak awal pembahasan APBD 2021.

Tujuannya, untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Khususnya pelaku UMKM,” kata Adi Sutarwijono kepada media di Surabaya, kemarin.

Menurutnya, belanja barang/jasa untuk UMKM akan terus dimaksimalkan. Tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar ekonomi berputar.

Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengangkat isu seputar pemulihan ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat.

Selain e-peken, pemkot juga terus memberdayakan UMKM. Di antaranya, pengadaan makan dan minum untuk konsumsi rapat di pemkot dan DPRD. Juga ada pengadaan seragam untuk 46 ribu siswa SD dan SMP dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menariknya, pengadaan seragam itu melibatkan pelaku UMKM di kecamatan masing-masing. Dengan demikian, bahan-bahan tidak membeli dari pabrik. ”Saya kira sudah sejak awal dilakukan,” tegas legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dirinya berkomitmen melakukan intervensi kepada UMKM sebagai strategi menggerakkan ekonomi kerakyatan. ”Maka, 40 persen APBD untuk UMKM akan kami gunakan,” kata Eri.

Dia menyampaikan, kebijakan itu sejalan dengan surat edaran bersama (SEB) tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD dikerjakan UMKM.

”Kami terus memberikan pelatihan agar UMKM ini mandiri. Insya Allah, kekuatan ini kami lakukan bersama DPRD Surabaya,” jelas Eri.

Komitmen itu juga disampaikan Eri dalam pertemuan empat mata dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat pekan lalu (8/4). Saat itu, Khofifah menyampaikan bahwa target serapan APBD seluruh kabupaten/kota Jatim untuk belanja UMKM minimal 26,8 persen.

Nah, Pemprov Jatim perlu berkoordinasi lebih banyak karena skala APBD Surabaya paling besar di Jawa Timur. ”Karena kebangkitan ekonomi Surabaya diawali dari kebangkitan UMKM-nya,” ujar Eri.

Berbagai intervensi kebijakan dilakukan untuk mengembangkan UMKM. Selain pelatihan, pemkot juga memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran.

Sedikitnya 5.220 pelaku UMKM digandeng. Nilai anggaran promosi mencapai Rp 5,86 miliar dari APBD.

Pengembangan UMKM juga harus tersambung dengan teknologi. Dengan demikian, konektivitas antara pelaku UMKM dan pasar digital harus digalakkan. Konektivitas tersebut perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya.

Saat ini pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya sudah membuat aplikasi bernama e-peken. Itu adalah e-commerce yang menghimpun toko-toko kelontong dan pelaku UMKM.

Eri menyampaikan, aplikasi e-peken jadi andalan Pemkot Surabaya dalam mendongkrak perekonomian pelaku UMKM.

Sejak diluncurkan Oktober 2021, transaksi di aplikasi e-commerce itu terus menanjak. Periode Januari sampai Februari, misalnya, nilai transaksi tembus Rp 3,34 miliar.

Saat ini ada 500-an UMKM yang terlibat. ”Terjadi peningkatan. Baik jumlah transaksi maupun jumlah UMKM yang terlibat,” sebutnya. (yols/pr)