SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyampaikan prihatin terhadap masih tingginya angka kasus perkawinan anak. Data terbaru menunjukkan bahwa ribuan dispensasi kawin usia muda (anak-anak) terus diajukan setiap tahun, mencerminkan persoalan sosial yang mendalam.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Indriani Yulia Mariska, dalam laporan fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/5/2025) kemarin.

“Kasus perkawinan anak masih tetap tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa angka dispensasi kawin Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 15.095, tahun 2023 sebesar 12.334 dan tahun 2024 sebanyak 8.753,” ujar Indriani, dalam keterangannya dikutip Kamis (29/5/2025).

Menurut anggota DPRD dari Dapil Madura itu, angka tersebut hanya mencerminkan kasus-kasus resmi yang melalui proses hukum. Dirinya menilai fakta di lapangan jauh lebih kompleks dan menunjukkan jumlah kasus yang lebih besar karena masih banyak perkawinan anak yang tidak tercatat secara legal.

“Data tersebut merupakan data formal yang tercatat pada Pengadilan Tinggi Agama. Namun perkawinan anak yang tidak melalui dispensasi kawin justru lebih banyak di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dia menyebut tingginya angka perkawinan anak sebagai isu pembangunan yang serius dan memerlukan penanganan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menekan kasus tersebut.

“Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disinergikan dengan instansi terkait dan masyarakat,” tandas Indriani.

Fraksi PDI Perjuangan juga masih menyoroti isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Jawa Timur. Meski terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 9,56% per September 2024, angka tersebut dinilai belum mencerminkan keberhasilan yang maksimal.

“Prosentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56%, turun sebesar 0,23% dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” katanya.

Fraksinya mendorong agar Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di daerah yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, agar intervensi program bisa lebih efektif dan tepat sasaran. (yols/pr)