SUMENEP – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep, H Zainal Arifin menegaskan, bahwa pihaknya tidak ikut menandatangani surat permintaan Front Pembela Islam (FPI). Zainal mengatakan, fraksinya tidak dilibatkan dalam dialog dengan para perwakilan FPI.

“Sampai hari ini kita tidak ikut menandatangani surat permintaan FPI. Kami tegak lurus dengan pimpinan pusat. Kami akan berdiskusi dengan berbagai pihak seluas-luasnya,” ujar Haji ZA -panggilan akrab H. Zainal Arifin, kemarin.

Menurut Haji ZA, semua anggota fraksinya tidak menandatangani surat permintaan FPI dalam penolakan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP). Bahkan, tambah Zainal, pada saat melakukan audiensi dengan para FPI pada beberapa waktu lalu, Fraksi PDI Perjuangan tidak diundang pimpinan DPRD Sumenep.

“Setidaknya semua anggota fraksi itu dipanggil untuk menemui dan berdiskusi dengan mereka. Saya kecewa dengan apa yang disampaikan pimpinan DPRD di depan para aksi tadi, bahwa semua fraksi sudah menyetujui dan menandatangani,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan orang tergabung dalam organisasi FPI melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Madura. Dalam aksi tersebut sikap FPI melakukan penolakan terhadap RUU-HIP.

Sementara Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan fraksinya tidak mungkin menyerahkan persoalan ideologi pada reaksi sektarian.

“Kami tidak ingin menyerahkan marwah ideologi partai pada reaksi sektarianisme yang dengan sangat terang dapat kita pahami apa motif dan kepentingan mereka,” jelas Darul.

Wakil Ketua Bidang Ideologi DPC PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa sampai siang tadi, saat sekelompok massa yg mendesak DPRD Sumenep menyetujui desakan mereka supaya tidak bersetuju pada RUU HIP.

“Kami belum bisa bersetuju dengan tuntutan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep tegak lurus di jalan yang telah digariskan DPP Partai,” tandas Darul. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS