JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dihentikan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI MH Said Abdullah mengatakan, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga nilai kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat saat ini.

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati.

Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan, sebutnya, bukan sekadar jumlah. Tapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati.

Dengan demikian, kata Said, ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR. Tapi pihaknya mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri.

“Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” kata Said Abdullah, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, jika ukuran ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota legislatif di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai-nilai kepatutan (etik).

Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, jelas Ketua Banggar DPR tersebut, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.

Sebaliknya, jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat, lanjut dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.

Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, ujar Said, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga.

“Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR. Bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal,” tegas politisi asal Sumenep Madura itu.

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri, ungkap Said, telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi PDIP untuk memiliki sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri.

Sebab DPR, sebutnya, adalah etalase di mana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut.

“Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan. Dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutup Said Abdullah. (goek)