SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam dialognya dengan warga di beberapa kecamatan selama masa reses pekan lalu.

Isu tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perkampungan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset Pemkot.

”Memang soal pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong, baik itu terkait jalan maupun drainase. Kami mendapati banyak masukan terkait hal itu, dan akan kami kawal realisasinya. Termasuk ada juga aspirasi terkait perbaikan PJU seperti di kawasan Kalijudan, Mulyorejo; serta fasilitas persampahan di Wonocolo,” ungkap Eri Irawan, dikutip Rabu (17/9/2025).

Dalam reses tersebut, Eri bertemu dengan warga Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Acara itu dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, karang taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM.

Soepandowo, warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyampaikan keluhan terkait kondisi tempat sampah di wilayahnya. Menurut dia, banyak gerobak sampah yang sudah tidak layak pakai sehingga mempersulit proses pengangkutan sampah dari rumah warga.

“Gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah sementara dalam kondisi sudah tidak layak pakai,” ujarnya.

Isu lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan infrastruktur kota. Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, berharap agar pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kota.

”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus pembahasan. Andrian, pemuda dari Kecamatan Mulyorejo, menilai banyak potensi UMKM di kampungnya yang bisa berkembang jika mendapat dukungan dari pemerintah.

”Banyak potensi UMKM, baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak muda yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa salah satu kampus negeri di Surabaya tersebut.

Eri mengungkap permasalahan soal layanan kesehatan dan BPJS yang dinilai warga belum sepenuhnya prima. Dia menyebut masih banyak warga yang kebingungan dengan aturan layanan kesehatan yang berlaku.

”Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang,” ujarnya.

Terkait pemberdayaan UMKM, dia mendorong agar aset-aset Pemkot yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang ingin mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha produktif.

“Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi. Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi,” jelasnya.

Selain memantau realisasi program pro-kerakyatan, Eri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berskala besar yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Proyek strategis seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, dan pelebaran jalan Wiyung disebut sebagai prioritas yang harus dikejar.

”Selain program kerakyatan, kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur strategis skala besar seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, pelebaran jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS