SURABAYA – DPRD Surabaya siap mengawal langkah Pemkot yang akan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Siola di Jalan Tunjungan.

Hal ini mengingat sejumlah struktur bentangannya dalam kondisi rapuh dan tidak aman berdasarkan kajian yang dilakukan tim independen.

JPO yang dibangun pada 1987 itu akan diganti dengan jembatan baru yang lebih modern, terbuka, dan terintegrasi dengan pemandangan sekitar, dan ditargetkan rampung Desember 2025.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, JPO berperan penting dalam dua hal. Pertama, secara fungsional, JPO mendukung sistem transportasi untuk memperlancar mobilitas pejalan kaki, mengurai kemacetan karena mengurangi penyeberangan langsung di jalan, hingga menghubungkan fasilitas publik seperti perkantoran/pertokoan.

”Dalam konteks fungsional, kita harus memastikan JPO dalam kondisi aman dan layak dilewati. Maka penting untuk dilakukan pengecekan berkala. Begitu ditemukan ada kerapuhan pada bentangan, misalnya, ya harus dilakukan langkah seperti perbaikan atau pembongkaran,” ujar Eri, Rabu (13/8/2025).

Kedua, lanjut Eri Irawan, JPO mendukung pengembangan ruang kota sebagai bagian dari peningkatan estetika kota. Dalam hal ini, penggantian JPO Tunjungan diharapkan bisa memperkuat penataan kawasan Tunjungan, di mana sejak November 2021, Pemkot Surabaya melakukan ”placemaking” dengan meningkatkan kualitas ruang publik di kawasan tersebut.

Sejak November 2021, terang politisi muda PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, dilakukan placemaking terhadap Jalan Tunjungan menjadi Tunjungan Romansa. Sekarang kawasan itu terus bergeliat. Tapi tentu pengembangan harus terus dilakukan.

“Selain meningkatkan keamanan JPO, hadirnya JPO baru nantinya akan memperkuat penataan kawasan Tunjungan menjadi lebih menarik, nyaman, dan berkelanjutan. JPO baru juga akan menjadi landmark baru untuk mempercantik lansekap kota,” kata Eri Irawan.

”Jadi JPO yang baru akan membuat daya tarik fungsional dan visual kawasan Tunjungan semakin terpenuhi,” imbuhnya.

Dia mendorong upaya ”placemaking” terus dilakukan secara berkelanjutan di Surabaya sebagai kota besar yang padat dan sibuk.

”Placemaking kota menjadikan suatu tempat tidak hanya kita maknai sekadar sebagai lokasi fisik, tapi juga membuatnya menjadi tempat yang nyaman, terkoneksi, inklusif, partisipatif, dan menciptakan interaksi sosial.

Placemaking yang dilakukan Pemkot seperti pada kawasan Tunjungan Romansa, Kota Lama, Alun-Alun Surabaya, perlu terus dikembangkan dan diperluas,” ujar Eri Irawan.

Terkait skema pembiayaan yang akan melibatkan dukungan dunia usaha, Eri mengatakan, langkah tersebut bisa menjadi terobosan dalam peningkatan kualitas ruang publik.

Seperti revitalisasi Taman Harmoni Keputih, jelas Eri, yang juga berkolaborasi dengan dunia usaha dan komunitas, konsep pembiayaan dengan dukungan dunia usaha perlu dilanjutkan pada ruang-ruang publik lain, termasuk JPO Tunjungan.

“Tentu kita kawal nanti semua harus dilakukan dalam koridor tata kelola yang baik,” pungkas Eri. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS