SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno minta Pemerintah Provinsi Jatim mengambil langkah strategis melalui program pembangunan yang dijalankan untuk mendorong laju ekonomi rakyat.

Permintaan ini dia sampaikan setelah menilai dua tahun kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur, program pemerintahan yang dijalankan kurang ampuh untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat di provinsi ini.

“Uang pemerintah itu kan tidak banyak, cuma 33 triliun. Maka harus mendorong masyarakat untuk bisa bergerak membangun ekonominya sendiri,” kata Untari, Kamis (18/2/2021).

Politisi yang akrab disapa Mbak Un ini juga menerangkan, memang angka kemiskinan semua daerah di Indonesia cenderung naik akibat Covid-19. 

Namun menurutnya, prinsip gotong royong dan etos kerja tinggi dimiliki masyarakat Jawa Timur. Sehingga keterpurukan ekonomi akibat pandemi seharusnya bisa diminimalisir. 

“Asal mendapat dukungan Pemprov Jatim melalui program-program pro rakyat,” ujarnya.

Dia menyebut, program pro rakyat bisa dimulai dengan membuat regulasi yang memudahkan warga untuk berusaha. Kemudian memberi fasilitas usaha dan menggelontorkan modal bagi pelaku UMKM disertai catatan dan pendampingan supaya usaha yang dikelola menjadi sukses. 

“Bukan justru menutup kran kucuran kredit karena takut macet,” tandas wakil rakyat yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Pada posisi pandemi ini, terang Untari, Pemprov Jatim agak menahan rem. Karena berdasar laporan sejawatnya di Komisi C, pemprov agak takut kredit itu menjadi NPL (Non Performing Loan) alias macet.

“Itu adalah tantangan. Kayak saya kan juga Ketua Koperasi ya, kita sempat melepas pinjaman dengan catatan-catatan, dengan pendampingan-pendampingan usaha. Dan alhamdulillah sukses, nggak ada pinjaman yang nggak kembali,” bebernya.

Perempuan yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini juga mengkritisi program kerja Khofifah-Emil di bidang pendidikan yang menurut dia sama sekali belum terwujud. 

Yakni janji menggratiskan SPP bagi SMA dan SMK se Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, program unggulan pemerintahan Khofifah-Emil.

“Itu nggak bisa dilaksanakan, karena anggarannya nggak ada. Katanya membebaskan SPP untuk anak SMA dan SMK itu tidak terealisasi. Disampaikan saja bahwa kita butuh partisipasi masyarakat karena itu dibolehkan undang-undang,” kata Untari.

“Juga program Jatim Cerdas katanya untuk beasiswa. Itu nggak usah disampaikan, wong nggak ada uangnya,” tambah dia.

Tak hanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi sorotannya. Kekosongan jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga tak luput dari koreksi Untari. 

Dia pun minta Pemprov Jatim segera mengangkat pejabat baru untuk mengisi kekosongan itu.

Karena kalau dibiarkan kosong, sebut Untari, pemprov tidak bisa melayani masyarakat secara optimal. Lebih-lebih pada jabatan eselon II.

“Itu nggak bagus untuk pemerintahan, itu segera diisi. Karena itu bagian dari melayani masyarakat. Kalau yang melayani masyarakat nggak punya palu, artinya nggak bisa mengeksekusi. Kan programnya percuma saja nanti,” tuturnya. 

Diketahui,17 jabatan eselon II Pemprov Jatim saat ini masih kosong. Belum lagi ratusan pejabat dibawahnya juga diketahui banyak yang kosong. 

Sebagai solusinya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan Kepala Dinas.

Meski banyak catatan disampaikan, Untari menyebut pelayanan kesehatan di Jawa Timur sudah cukup baik.

“Rumah sakit provinsi sudah sangat aware kepada kebutuhan masyarakat secara umum. Sehingga itu bisa dijalankan secara baik,” pungkasnya. (rul)