NGAWI – Agenda serap aspirasi masyarakat yang digelar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar, diwarnai perdebatan menarik dengan seorang mahasiswi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari UIN Surabaya. Mahasiswi tersebut mempertanyakan efektivitas kegiatan reses di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Kegiatan serap aspirasi digelar di Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Sabtu sore (19/7/2025). Kebetulan, di desa tersebut sedang berlangsung program KKN mahasiswa, dan Heru Kusnindar mengundang para peserta untuk turut hadir dalam acara tersebut.

Awalnya, kegiatan berjalan seperti biasa. Heru menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintahan dan menyerap masukan dari masyarakat. Namun suasana berubah saat sesi tanya jawab dibuka. Seorang mahasiswi bernama Risa, asal Mataram, menyampaikan pertanyaan kritis.

“Mengapa anggota dewan masih menggelar kegiatan reses di tengah kebijakan efisiensi? Mengapa tidak dialihkan ke kegiatan yang lebih langsung berdampak bagi masyarakat?” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Heru Kusnindar mengaku senang. Ia menyambut baik sikap kritis mahasiswa yang peduli terhadap kebijakan publik. Menurutnya, kritik yang dilandasi niat baik perlu diapresiasi.

“Kalau kritik didasari niat baik, tentu tujuannya juga baik,” ujar Heru Kusnindar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi itu menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga menambahkan bahwa dalam rangka efisiensi, beberapa komponen turut mengalami pemangkasan.

“Kebijakan efisiensi harus diikuti dengan skala prioritas. Kegiatan yang menyangkut kepentingan publik tetap harus diutamakan,” jelasnya.

Selain debat soal efisiensi, dalam forum tersebut Heru juga menerima sejumlah keluhan dari warga, salah satunya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai syarat pengajuan beasiswa mahasiswa miskin berprestasi.

Heru mengakui masih ada catatan dalam pengelolaan DTKS, khususnya terkait sistem verifikasi data dan pembaruan basis data yang belum optimal.

“Ada laporan bahwa sistemnya belum update. Kadang bisa diakses, kadang tidak. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tutupnya. (and/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS