SURABAYA – DPRD Surabaya secara resmi mengusulkan Whisnu Sakti Buana menjadi Wali Kota Surabaya definitif menggantikan Tri Rismaharini yang dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial RI. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, hasil rapat pemberhentian Risma dan pengangkatan Whisnu sebagai Wali Kota Surabaya yang baru akan disampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. 

“Kami akan sampaikan keputusan rapat paripurna ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk kemudian secara resmi mengangkat Wakil Wali Kota sebagai Wali Kota Surabaya,” kata Adi Sutarwijono, usai rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Senin (28/12/2020). 

Adi menjelaskan, rapat paripurna tersebut dilakukan sebagai upaya respons cepat terhadap surat penetapan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya, Khofifah menerbitkan surat tugas untuk Whisnu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya pada Rabu (23/12/2020) malam.

”DPRD memberikan respons cepat terhadap Kemendagri dan surat Gubernur Jawa Timur. Jadi hari ini, kami menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah untuk membahas perintah dari surat Kemendagri,” terang Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono.

Mantan wartawan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyebutkan, DPRD tidak bisa menetapkan siapapun menjadi wali kota. Namun, DPRD bisa melakukan pengusulan. ”Nantinya, usul itu kami kirimkan ke Kemendagri,” paparnya.

Sementara itu, Whisnu Sakti Buana berterima kasih atas respons cepat DPRD. Sebab, sejak surat tugas dari Gubernur Jawa Timur dan Kemendagri turun, DPRD langsung melakukan rapat paripurna.

”Hanya butuh 1 hari kerja. Terlebih lagi kemarin surat turun saat libur panjang di tengah pandemi seperti ini, DPRD dan Pemkot Surabaya akan terus bersinergi untuk melayani masyarakat Surabaya,” papar Whisnu.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, konsentrasi utamanya dalam waktu dekat ini adalah melakukan pencegahan peningkatan persebaran Covid-19 selama tahun baru.

”Konsentrasi utamanya menangani tahun baru dan pencegahan peningkatan Covid-19. Kami akan mengundang forkopimda dan korem untuk diskusi agar pasca liburan panjang Covid-19 tidak meningkat,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS