SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji mendukung program angkutan massal cepat (AMC). Bentuk dukungan ini diwujudkan dengan pengalokasian dana feasibility study (FS) sebesar Rp 5,6 miliar pada tahun anggaran 2015.

Menurut Armuji, alokasi anggaran ini diperlukan mengingat Proyek AMC berdampak langsung pada warga Surabaya, baik secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Seperti dampak terhadap nasib sopir dan pengusaha angkutan umum yang sekarang ini lagi resah.

Selain itu adanya pembebasan lahan. Armuji tidak ingin kejadian seperti macetnya proyek monorel di Jakarta, gara-gara ada sebagian kecil lahan yang tidak bisa dibebaskan, akhirnya proyek tersebut jadi terkatung-katung.

Kedua, kata Armuji, proyek yang menelan biaya triliunan rupiah tersebut, sekitar Rp 15 miliar per KM, dikhawatirkan nantinya hanya menjadi monumen belaka. “Jangan sampai nasibnya seperti incenerator (mesin pembakar sampah) yang mangkrak dan sekarang masih meninggalkan masalah,” kata Armuji, Kamis (4/12/2014).

Dia menjelaskan, anggaran FS yang disiapkan dengan APBD Surabaya 2015 tersebut, bisa digunakan untuk melengkapi FS yang sekarang ini dipakai rujukan, yaitu FS yang telah dibuat Bank Dunia. “Kalau FS Bank Dunia kan kepentingannya lain dengan pemerintahan kota. Sehingga FS tersebut bisa saling melengkapi,” ujar legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Soal penganggaran AMC, tambah Armuji, sekarang ini bisa dikatakan masuk di skenario ketiga. Yakni Pemkot Surabaya mengandalkan dana dari APBN.

Skenario pertama, yakni menggandeng Bank Dunia untuk pendanaan AMC sudah gagal. Skenario kedua dengan melibatkan pihak ketiga (investor), sampai sekarang tidak ada kejelasan.

“Jadi sekarang ini kan pemkot memakai opsi yang ketiga, yaitu dengan mengandalkan dana APBN,” kata Armuji.

Kalau melihat kronologisnya, tambah dia, sepertinya proyek AMC ini potensi defisitnya sangat besar. “Jangan sampai mangkrak seperti proyek incenerator. Namun bagaimana pun juga kami tetap sangat apresiatif terhadap kemauan wali kota, dan kami siap untuk berkoordinasi. Yang penting koridornya tidak merugikan rakyat,” ucap Armuji. (pri)