SURABAYA – Dana bantuan Rp 9 miliar yang diberikan Pemkab Pacitan ke Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Museum dan Galeri SBY-Ani di kabupaten tersebut sedang disorot banyak pihak. 

Dana yang disalurkan ke APBD Pacitan dari Pemprov Jatim melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) tersebut juga mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Provinsi Jatim, Deni Wicaksono

Deni menyebut, Bantuan Keuangan Khusus berupa dana hibah dari Pemprov Jatim melalui APBD Pacitan sebesar Rp 9 miliar untuk membangun Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan itu sangat menyakiti hati rakyat.

“Uang rakyat Rp 9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” kata Deni, Rabu (17/2/2021).

“Duit Rp 9 miliar itu bisa untuk membeli beras 900.000 kilogram yang bisa dibagikan ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 500.000 pelajar dengan bantuan paket data 1 GB, atau memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi,” bebernya.

Politisi muda yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengatakan, APBD mestinya didedikasikan untuk membantu rakyat, bukan digelontorkan untuk membiayai proyek yang bertujuan pencitraan personal seorang tokoh politik. 

APBD, lanjut Deni, adalah instrumen fiskal yang mestinya digunakan berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran. 

Saat ini, yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.

“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” ujarnya.

“Dana bantuan Rp9 miliar untuk Museum SBY adalah hal ironis di tengah fakta kemiskinan Pacitan yang begitu besar. Apalagi kalau kita lihat bentuk Museum SBY seperti istana mewah, yang menjauh dari realita hidup rakyat Pacitan,” tegas alumnus Universitas Airlangga itu.

Menurut Deni, alasan bantuan pembangunan Museum SBY untuk peningkatan wisata tidak tepat. Pengembangan pariwisata di Pacitan mestinya dilakukan dengan pendekatan kebudayaan dan juga pembangunan infrastruktur, bukan dengan Museum SBY.

“Jika Pak SBY mau bantu rakyat Pacitan, termasuk untuk mendorong wisata seharusnya membangun museum tentang dirinya sendiri itu tanpa bantuan APBD, tanpa bantuan uang rakyat. Ini kan kebalik-balik, rakyat disuruh membantu lembaga tokoh politik untuk membangun museum tentang tokoh itu sendiri,” sindir Deni.

Sementara itu, Sri Untari sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jatim yang sekaligus pemerhati budaya menambahkan hibah pada situs budaya peninggalan leluhur di masa yang lalu jauh lebih penting, karena mengandung nilai-nilai luhur ajaran budi pekerti, daripada museum yang dimuseumkan untuk orang yg masih hidup. 

“Museum  itu menempatkan memori-memori heroik bagi para tokoh yang sudah meninggal,” tegas politisi asal Malang ini. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS