JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah minta pemerintah menggratiskan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Saya, selaku Ketua Banggar DPR merasa memiliki tanggung jawab menyampaikan alokasi anggaran APBN kita pada tahun 2021 untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah Covid-19 dan sarana pendukungnya,” kata Said Abdullah, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, hal ini seiring dengan tuntutan publik agar pemerintah menjalankan vaksinasi gratis Covid-19. Seperti kebijakan beberapa negara di Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Arab Saudi, Prancis, India dan Singapura yang melaksanakan program vaksinasi cegah Covid-19 secara gratis untuk warganya.

Pemerintah, terang Said, menyiapkan anggaran sebesar Rp 60,5 triliun untuk penanganan Covid-19 pada APBN 2021. Rincinya, anggaran untuk pengadaan vaksin Rp 18 triliun, vaksinasi Rp 3,7 triliun, sarana dan prasarana, laboratorium, dan PCR sebesar Rp 1,3 triliun dan iuran JKN Rp 2,4 triliun.

Selain itu, anggaran tersebut juga berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2020 sebesar Rp 35,1 triliun yang nantinya akan digunakan untuk vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021.

Untuk anggaran pengadaan vaksin Covid-19, tambah Said, masih sangat mungkin dinaikkan dari plafon pada APBN 2021 sebesar Rp 23 triliun.

Berbagai alternatif anggaran dapat dipilih demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk segenap rakyat. Misalnya dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021.

Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun.

“Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19,” ujar legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Presiden Joko Widodo telah mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Untuk menjamin keselamatan segenap rakyat, Perpes No 99 Tahun 2020 menekankan pentingnya prioritas pengadaan vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

Terkait harga vaksin, Perpres No 99 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Menkes menetapkan besaran harga pembelian vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.

Said merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya Menkes untuk menjalankan mandat APBN dan Perpres No 99 Tahun 2020 dengan menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara gratis untuk segenap rakyat Indonesia. Banggar DPR akan memberikan dukungan anggaran sepenuhnya untuk menjalankan tujuan tersebut.

Bila ada warga memilih vaksinasi Covid-19 secara mandiri, di luar skema program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah, sebut Said, adalah bagian dari hak yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangannya sendiri.

“Misalnya kebutuhan akan waktu, kemampuan keuangannya yang berlebih, dan lain-lain. Namun, secara prinsip konstitusional, negara menyediakan fasilitas gratisnya, soal digunakan atau tidak adalah hak masing masing warga,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS