SURABAYA – Tim Media Pintar Perjuangan (MPP) DPP PDI Perjuangan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu, (19/10/2025) malam.

Rombongan dipimpin Henki, Darwin, dan Kadafi ini meninjau langsung kesiapan Balai Kreasi, fasilitas pemberdayaan UMKM yang dikembangkan DPC PDIP Surabaya sebagai implementasi politik kerakyatan partai.

PDI Perjuangan Kota Surabaya mendirikan Balai Kreasi sebagai pusat pemberdayaan UMKM. Nantinya Balai Kreasi di Kota Surabaya akan menjadi pilot project nasional.

DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengambil inisiatif mengajukan diri sebagai pilot project kepada pihak DPP sebagai langkah ideologis pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sebab ekonomi kerakyatan merupakan sebuah mandat perjuangan partai.

“Bagi kami pemberdayaan UMKM ini bukan sekadar program teknis, tetapi tugas ideologis. Kami tidak menunggu surat instruksi atau aturan turun. Justru DPC Surabaya yang berkirim surat ke DPP dan menyatakan kesiapan untuk menjadi pilot project,” ungkap Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M. Batara- Goa.

Balai Kreasi tersebut rencananya segera dioperasikan setelah seluruh rekomendasi teknis dari tim MPP DPP PDIP selesai.

Nantinya Balai Kreasi tersebut tidak hanya menjadi etalase produk unggulan UMKM binaan saja. Tapi juga sebagai wadah pembinaan dan intervensi struktural agar UMKM dapat naik kelas.

Selain itu Balai Kreasi tersebut nantinya akan memiliki banyak fungsi. Di antaranya sebagai pusat fasilitas branding, pemasaran digital hingga jejaring kemitraan, pelatihan serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM, showroom permanen produk UMKM terpilih, ruang kurasi dan verifikasi produk.

“Jadi bukan sekadar etalase produk. Ini ruang intervensi struktural untuk membuat UMKM naik kelas melalui pembinaan, kurasi, dan pendampingan berkelanjutan,” ujarnya.

Saat ini DPC PDIP Surabaya telah mendata UMKM yang sedang dalam proses kurasi. Beberapa kriteria di antaranya tentang jenis produk, kemampuan produksi, dan daya saing pasar.

“Tidak semua produk bisa serta-merta masuk. Ada proses verifikasi agar etalase ini tidak hanya ramai, tetapi punya kualitas,” tambah Yordan.

Anggota DPRD Jawa Timur ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan mandat warisan ideologis dari Bung Karno yang bukanlah sebuah simbol, melainkan harus diwujudkan dalam sebuah kerja nyata.

Lebih jauh, Yordan menegaskan bahwa penguatan ekonomi rakyat merupakan mandat ideologis Bung Karno yang harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan simbol politik semata.

“UMKM adalah wajah marhaen hari ini. Kalau partai berpihak kepada marhaen, maka pendampingannya tidak boleh berhenti pada simbolis. Harus nyata, menyentuh keseharian rakyat,” pungkasnya. (gio/pr)