SURABAYA – Dosen Sosiologi Universitas Negeri Malang (UM) Abdul Kodir menilai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia (PD) U-20 Tahun 2023 harus disikapi secara jernih dan obyektif. Polemik dan pro-kontra yang ada harus diarahkan untuk mendorong pembenahan sepak bola nasional, termasuk dengan tidak melupakan Tragedi Kanjuruhan.

Menurut Kodir, sikap yang ditampilkan sejumlah tokoh PDI Perjuangan dan banyak kelompok masyarakat lain yang menolak kehadiran tim sepak bola Israel di Indonesia merupakan bagian dari aspirasi yang berlandaskan aspek kemanusiaan dan konstitusi bangsa.

“Apalagi secara historis, Bung Karno memang mengajarkan kepada kita semua untuk menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme,” ujar Kodir kepada media di Surabaya, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Pengamat Unair: Polemik Piala Dunia U20 Beri Pesan ke Internasional soal Ketegasan Sikap Tolak Penjajahan Israel

Dia mengatakan, saat ini secara faktual Palestina masih terus coba dianeksasi oleh Israel. Israel terus menyerang Palestina, baik dalam bentuk serangan fisik maupun diplomasi internasional.

“Suara publik termasuk PDIP dalam menolak Israel juga tidak tercerabut dari aspek historis, karena Bung Karno juga pernah menginstruksikan agar Timnas Indonesia menolak melawan tim Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958,” beber pria yang kini nenempuh studi doktoral di University of York, Inggris itu.

Abdul Kodir menilai, polemik yang ada saat ini tak terlepas dari situasi politik mendekati Pemilu 2024 sehingga tidak sedikit para politisi, pengamat, ataupun masyarakat menarik pro-kontra itu ke dalam pertarungan politik.

“Ada yang menganggap bahwa ini adalah unjuk kekuatan PDIP versus Jokowi, atau melihat bahwa PDIP tidak suka Jokowi memberikan panggung kepada Erick Thohir, serta beberapa asumsi lain yang saya amati di lini masa media online. Tapi, orang berpendapat ya sah-sah saja,” sebutnya.

“Padahal menurut saya ini bukan soal politik elektoral dalam arti sempit untuk mencari suara di Pemilu, tetapi yang disuarakan PDIP dan beberapa elemen lainnya adalah sikap politik untuk menegaskan sikap kemanusiaan, anti penjajahan, dan anti ketidakadilan,” jelas Abdul Kodir.

Dia melihat bahwa keputusan pembatalan ini seharusnya dipahami kepada PSSI ataupun masyarakat untuk melakukan pembenahan organisasi sepak bola.

“Terutama Tragedi Kanjuruhan yang mana keputusan pengadilannya sangat jauh dari keputusan yang adil, khususnya bagi keluarga korban. Pemerintah dan PSSI juga harus fokus menuntaskan penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan dan menyusun strategi agar kejadian itu tak lagi terulang,” tuturnya. (arul/pr)