SURABAYA – Calon Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana mengungkapkan, ketidakhadiran Calon Wali Kota Tri Rismaharini di acara Deklarasi Pilwali Damai dan Berintegritas di Hotel Singgasana, Selasa (27/10/2015) karena sudah telanjur mengagendakan acara bertemu dengan warga.

“Sudah ada undangan dari masyarakat yang tak bisa di-cancel (batalkan). Warga sudah menyiapkan segalanya, kan kasihan gak didatangi,” tutur Whisnu.

Di acara yang digelar KPU Surabaya itu, pasangan calon nomor urut dua yang hadir adalah Whisnu Sakti Buana, bersama Tim Pemenangan Risma–Whisnu. Pria yang akrab disapa Mas WS ini menambahkan, undangan yang disampaikan KPU Surabaya ke tim pemenangan juga terlalu mendadak, Senin (26/10/2015) sore.

“Kenapa tidak jauh-jauh hari. Kalau undangan disampaikan jauh hari, undangan lainnnya kan bisa dikomunikasikan lagi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam masa kampanye seperti saat ini, undangan untuk pasangan Risma-Whisnu dari warga sangat padat. Seperti Risma, pada hari ini selepas menjadi pembicara di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, langsung melanjutkan kegiatan bertemu warga di sejumlah tempat

“Beliau pagi di UIN, selanjutnya menghadiri beberapa kegiatan lainnya,” tandas putra mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir Soetjipto itu.

Alumnus Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menepis kabar bahwa Risma shock sejak isu dugaan penyalahgunaan wewenang terkait masalah pedagang Pasar Turi.

Dirinya dan Risma menganggap berita tersebut sangat poltis dan bernuansa kriminalisasi. “Saya sama Bu Risma sangat yakin, bahwa itu (berita) sangat politis dan kriminalisasi kasus saja,” tuturnya.

Meski disudutkan dengan upaya black campaign, ungkap Whisnu, dukungan masyarakat pada pasangan petahana ini terus bertambah besar. Untuk itu, pihaknya tak mengajukan gugatan hukum balik terhadap pelapor, yang telah mencemarkan nama baik Tri Rismaharini.

“Gak perlu melakukan upaya hukum. Rakyat Surabaya sudah pandai menilai, mana yang benar dan salah,” tuturnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu menegaskan, tindakan black campaign yang ditujukan pada Risma-Whisnu sebagai langkah panik dari lawan politik yang sejatinya mereka tak tahu harus bagaimana membendung besarnya dukungan masyarakat ke Risma–Whisnu.

Deklarasi Pilwali Damai dan Berintegritas, imbuhnya, sebenarnya hanya mengulang kegiatan yang sudah dilaksanakan di Polrestabes Surabaya sebelumnya. Artinya, jika ingin melakukan efisiensi anggaran, semestinya penyelenggaraannya tak perlu diulang lagi.

“Urgensinya sama, yakni Deklarasi Pilwali Damai dan Berintegritas. Kenapa harus diulang lagi, harusnya kan efisiensi,” tegas mantan Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Selain Risma, Deklarasi Pilwali Damai dan Berintegritas juga tidak dihadiri beberapa pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya. Seperti Kapolrestabes Surabaya, dan Danrem 084 Bhaskara Jaya.

“Di Polrestabes malah hadir semua Forpimda, Danrem juga datang. Jadi lengkap,” terangnya. (goek)