TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Trenggalek yang digelar Selasa (10/6/2025), di Gedung DPRD, Jalan A. Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah di periode kedua kepemimpinan Bupati Mochamad Nur Arifin dan Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara akan didasarkan pada skala prioritas yang tak jauh berbeda dengan periode pertama.

“Kalau di periode pertama fokusnya penguatan SDM, ekonomi, dan lingkungan hidup, maka di periode kedua ini lingkungan hidup ditempatkan sebagai prioritas pertama,” ujar Doding.

Menurutnya, penekanan ini sejalan dengan upaya menghadapi perubahan iklim, memastikan pembangunan berkelanjutan di Trenggalek dan berjalanseiringnya ekonomi dan ekologi di Bumi Menak Sopal.

Di tengah pembahasan RPJMD Kabupaten Trenggalek, terang pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini, DPRD sedang membahas perombakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja).

Dalam proses penyesuaian SOTK, Bupati Trenggalek mengusulkan penambahan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, hal ini masih dalam kajian bersama, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Jika penambahan OPD dirasa membebani APBD, maka struktur organisasi akan tetap, tetapi dengan penyesuaian nama dan fungsi agar sejalan dengan arah pembangunan RPJMD.

“SOTK sudah hampir selesai, sekarang dalam tahap pembahasan di pansus. Setelah SOTK linier dengan RPJMD, bupati bisa langsung mengisi tim dan kepala dinas. Targetnya, 2026 kita bisa langsung bergerak,” tambah Doding.

Dalam rapat tersebut, imbuh dia, pembahasan RPJMD 2025–2029 dan perombakan SOTK ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025. “Kita harapkan selesai bersama. RPJMD dan SOTK bisa rampung bulan ini,” lanjutnya.

Secara aturan, sebenarnya batas akhir pengesahan RPJMD adalah enam bulan pasca pelantikan kepala daerah, yakni Agustus 2025. Namun DPRD dan Pemkab berkomitmen menyelesaikannya lebih cepat agar implementasi program dapat segera dilakukan.

Namun demikian, Doding menyebutkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembahasan perombakan SOTK, terutama menyangkut aturan pusat.

Salah satu contohnya adalah rencana penggabungan Dinas Perpustakaan dan Kominfo yang belum tentu mendapat persetujuan karena terbentur regulasi.

“Ada juga usulan Dinas Pendapatan berdiri sendiri, tapi masih ada aturan yang mengganjal. Namun saya yakin bisa diselesaikan dalam pembahasan Pansus dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya optimis.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD juga menyampaikan bahwa sekitar sepuluh hari sebelumnya, Kabupaten Trenggalek telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK atas pelaksanaan APBD 2024. Hasilnya, Pemkab Trenggalek kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan tahapan pembahasan Raperda LKPJ 2024 dan pengesahan RPJMD,” pungkas Doding.

Dengan penempatan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dan percepatan penyesuaian kelembagaan, Trenggalek berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS