TULUNGAGUNG – Calon Gubenur Jawa Timur, Tri Rismaharini, melakukan kunjungan di Kabupaten Tulungagung, Minggu (29/9/2024).

Selain untuk menyapa masyarakat, mantan Mensos RI itu juga menghadiri konsolidasi DPC Tulungagung Dapil V, yakni Kecamatan Gondang, Sendang dan Pagerwojo.

Kepada seluruh PAC, Ranting, dan Anak Ranting di Dapil V Tulungagung, Risma membeberkan latar belakang program sekolah gratis yang dibawanya.

Menurutnya, program sekolah gratis untuk masyarakat Jawa Timur adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa adanya tarikan apapun dan dari manapun.

Hal itu didasari karena program pendidikan gratis yang ada sebelumnya masih ditemukan adanya tarikan atau iuran yang dibebankan kepada siswa.

“Saya pernah membayar iuran siswa beberapa kali, bahkan menebus ijazah juga,” ujar Risma.

Meski demikian, Risma tidak menyalahkan program pendidikan gratis yang sebelumnya sudah ada. Berdasarkan hasil diskusinya dengan PGRI, pungutan atau iuran itu dilakukan untuk memenuhi gaji guru-guru honorer

Artinya, di satu sisi sekolah harus menjalan pendidikan gratis, di sisi lain sekolah mempunyai kewajiban untuk membayar gaji guru-guru honorer.

Terkait hal itu, tambah Risma, sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah jika semuanya dihitung seperti yang pernah dilakukannya saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

“Kebutuhan sekolah itu tidak hanya operasional saja, tapi harus menggaji guru honorer karena guru PNS juga masih kurang jumlahnya,” ungkapnya.

Risma menambahkan, agar dana BOS dan BOSDA tidak digunakan dan diambil untuk menggaji guru honorer, maka seluruh guru honorer harus dihitung dan dibayar oleh pemerintah, seperti yang sudah diterapkannya di Kota Surabaya saat itu.

“Jadi, tunjangan guru honorer bisa dibayar dari pemerintah, sehingga tidak ada lagi tarikan kepada anak-anak seperti tarikan seragam, dan lain-lain,” jelasnya.

Terkait dengan pemenuhan dana seragam atau iuran lain, sebut Risma, sebenarnya bisa dilaksanakan bersama-sama, bukan hanya dibebankan pada pemerintah saja.

Bahkan, Baznas juga siap membantu terkait dengan persoalan seperti seragam maupun iuran sekolah lain.

“Kalau di Surabaya dulu seragam semua dipenuhi oleh pemerintah kota, untuk Jawa Timur nanti kita lihat dulu, karena beda-beda antara sekolah swasta dan negeri,” paparnya.

Risma menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan seragam dan iuran sekolah lain bisa dilaksanakan dengan bekerjasama dengan para pengusaha, Baznas dan donatur lainnya. Karena kebutuhan ini sifatnya tidak rutin setiap bulan.

“Jika belum cukup kita menggandeng Baznas, kita juga gandeng donatur dan pengusaha-pengusaha. Karena ini tidak setiap bulan, dan hanya setahun sekali, jadi itu bisa mestinya,” tandasnya. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS