SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya diperintahkan turun ke daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing. Mereka diminta membantu warga yang sedang kesusahan seiring meningkatnya wabah Covid-19 yang juga mengimbas perekonomian masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, semua anggota fraksinya telah bersepakat untuk tetap di tengah warga di masa pagebluk ini.
Sebagai kader Partai yang bertugas di legislatif, sebutnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan akan turun ke masyarakat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
Menurut Cak Ipuk, sapaan akrabnya, meningatkan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini patut menjadi perhatian bersama. “Kita tidak boleh diam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini,” katanya, Rabu (7/7/2021).
Dia pun berpendapat, persebaran virus Corona saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Karena itu, dia mengajak semua elemen masyarakat patut waspada.
Sebab, sesuai data di laman lawan Covid-19 milik pemkot Surabaya, hingga Minggu (4/7/2021) masih ada 98 RT yang masuk zona merah. Selain itu, ada 519 RT yang masuk zona kuning dan yang masuk zona hijau sebanyak 9.408 RT.
Hingga Minggu kemarin, jumlah warga yang terkonfirmasi positif bertambah menjadi 25 ribu lebih.
Menurut Cak Ipuk, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebab, persebaran Covid-19 ini tidak hanya menghantam sektor kesehatan, tapi juga mengimbas sektor ekonomi.
Karena itu, berdasarkan keputusan partai, Ipuk minta seluruh anggota fraksi yang duduk di parlemen turun gunung. Semua anggota dewan dari F-PDIP diminta turun ke dapilnya masing-masing. “Gunakan semua akses yang dimliki untuk membantu warga,” tuturnya.
Saat ini, seluruh anggota dewan memang sedang menjalani work from home (WFH). Namun, bukan berarti para anggota dewan harus duduk manis di rumah.
Sebagai wakil rakyat, lanjut Cak Ipuk, anggota dewan, khususnya dari Fraksi PDIP harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya.
Misalnya, ada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Jika warga tersebut merupakan orang yang tidak mampu, anggota fraksi wajib memberikan bantuan.
Minimal, masalah permakanannya tercukupi. “Kalau ada yang butuh layanan kesehatan, tolong diupayakan,” ucapnya.
Secara khusus, pihaknya juga meminta agar pemkot bergerak cepat dalam mengatasi berbagai masalah di lapangan.
Mulai lamanya hasil swab PCR yang mencapai 4 – 5 hari. Juga, kelangkaan bed maupun oksigen serta penuhnya sejumlah rumah sakit di Surabaya.
“Ini harus disikapi. Kami mengapresiasi langkah cepat wali kota yang mendirikan rumah sakit lapangan untuk mengatasi masalah overcapacity. Tetapi, masalah lain juga harus diperhatikan,” tandas Cak Ipuk.
“Yakni bagaimana hasil swab bisa keluar lebih cepat dan akurat. Juga, bagaimana memenuhi kebutuhan obat terapi bagi pasien Covid-19. Kami mendorong pemerintah melakukan percepatan-percepatan untuk mengatasi masalah tersebut,” bebernya. (nia/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS