ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengungkapkan, bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Masalembu nyaris tidak terbeli. Tidak hanya harganya yang melambung, yakni Rp 15.000 per liter, tapi juga karena tidak ada stok di pasaran.

Menurut legislator asal Masalembu itu, harga Rp 15.000 bisa dikatakan hanya label, karena ketiadaan barangnya. “Tiba-tiba saja lenyap. Padahal distribusi lancar. Kapal tanker Pertamina tetap mengirim BBM ke Masalembu,” ungkap  Darul Hasyim, kepada wartawan di Sumenep, kemarin.

Dia menambahkan, sulitnya mendapatkan BBM di kepulauan merupakan bukti faktual pemerintah tidak memiliki ‘political will’ dalam melindungi hak warga untuk mengakses BBM premium bersubsidi. Kalau pemerintah diam, lanjut Darul Hasyim, berarti membiarkan warga dalam posisi lemah dan haknya dirampas pebisnis hitam.

“Ini merupakan kenaifan yang tidak bisa dipungkiri siapapun. Karena sulitnya BBM di kepulauan ini telah menyebabkan laju perekonomian masyarakat kepulauan terganggu,” kata dia.

Kondisi ini, imbuhnya, harus ditutupi sikap nyata pemerintah untuk mengcover kepentingan rakyat kepulauan. Dia berpendapat, dengan membiarkan kondisi ini terjadi, sama dengan membunuh demokrasi.

“Pemerintah ini kan punya peran yang cukup konkret berkontribusi melindungi apa yang menjadi hak rakyat. Kalau tidak segera diatasi, rakyat bisa memberikan hukuman-hukuman politik. Nah, kami tidak menginginkan itu terjadi,” ujarnya. (pri/*)