FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memprihatinkan munculnya soal Unas SMA dengan materi yang mendiskreditkan bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karena dinilai bisa menimbulkan ekses politik, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengusut masalah tersebut.
“Segera lakukan audit dan investigasi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, dan umumkan hasilnya kepada masyarakat luas,” tandas Sugiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, di Indrapura Surabaya, Senin (5/5/2014).
Seperti diketahui, ujian nasional SMA tahun ini disusupi dengan materi soal yang mendiskreditkan calon presiden tertentu. Yakni, pada hari pertama Unas SMA (Senin 14 April), diketahui terdapat paparan biografi pendek Ir. H. Joko Widodo, dicatut dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS.
Tidak itu saja, penyusupan yang sama juga terjadi pada hari terakhir Unas (Rabu 16 April) pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Nama Jokowi, lagi-lagi masuk dalam pertanyaan soal.
Sengaja atau tidak, kata Sugiono, masuknya nama capres dalam materi soal unas bisa berekses politik sangat besar. Juga tidak menguntungkan bagi capres yang namanya dicatut dalam soal Unas. Yakni, bisa dianggap melakukan kecurangan terstruktur dan masif, mencuri start kampanye.
“Ini kan bisa menjadi bahan olok-olok, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Capres yang namanya dicatut dianggap tidak jujur dan menghalalkan segala cara,” kata Sugiono.
Menurut dia, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi, karena konon, soal Unas telah dibuat sejak bulan Juli hingga Oktober 2013. Mestinya, lanjut Sugiono, sebelum tersaji sebagai materi soal, nama capres harus diganti.
“Sebenarnya masih ada waktu untuk mengubah, karena rentang waktu antara deklarasi capres cukup jauh. Pencapresan Jokowi dideklarasikan pada hari Jumat 14 Maret 2014. Artinya, terdapat rentang waktu 30 hari sebelum Unas SMA. Toh yang harus diganti hanya satu soal,” ujar dia. (pri)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS