Oleh: Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah.

JAKARTA – Pada 21-23 Juni 2022 ini PDI Perjuangan menghelat hajatan, menunaikan kerja politik sekaligus konsolidasi partai untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024.

PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 dengan memberikan perhatian pada persoalan dan kedudukan desa sebagai basis utama untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat.

Desa kami pandang sebagai modalitas Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan berbagai hal, khususnya pangan. Namun pada saat yang sama, desa-desa kita sedang mengalami kemerosotan akibat penetrasi modernitas yang dalam banyak sisi tidak kompatibel dengan kehidupan di desa. Kementerian Pertanian mensinyalir terjadi alih fungsi lahan pertanian tiap tahunnya mencapai 60 ribu hektar.

Alih fungsi lahan pertanian yang fantastis, dan pembangunan sektor pertanian kita yang tidak berkelanjutan, berakibat penurunan sumbangsih tanaman pangan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Kontribusi tanaman bahan makanan terhadap PDB tahun 1990 mencapai 12,21 persen, tahun 1999 sebesar 10,58 persen, pada tahun 2009 turun menjadi 7,48 persen dan 2019 masih konsisten turun menjadi 4,33 persen PDB.

Sejalan dengan menurunnya kontribusi tanaman bahan pangan terhadap PDB berdampak pada makin terdegradasinya tenaga kerja sektor pertanian. Pada tahun 1990 tenaga kerja sektor pertanian kita sebanyak 55,11 juta, turun menjadi 45,28 juta pada tahun 2000, dan 2017 turun 29,69 juta.

Namun dua tahun kita dihantam pandemi Covid-19 sektor pertanian justru menyumbang kontribusi kenaikan pada tenaga kerja pada sektor buruh pertanian. Jika pada tahun 2018 jumlah buruh pertanian sebanyak 5,29 juta dan tahun 2019 sebanyak 5,28 juta, pada tahun 2020 meningkat lebih dari 600 ribu buruh sehingga menjadi 5,92 juta pekerja dan tahun 2021 turun sedikit menjadi 5,81 juta pekerja.

Negara kita bukan hanya negara agraris, yang hanya bertumpu pada sektor pertanian. Sebagai negara kepulauan (archipelago) kita memiliki potensi kekayaan laut yang begitu melimpah. Ibu Sud menggambarkan kegigihan bangsa kita sebagai bangsa pelaut melalui syair lagu ciptaannya ‘Nenek Moyangku Orang Pelaut’. Kita memiliki desa pesisir sebanyak 12.827 desa yang selama ini menjadi penopang peradaban Kemaritiman negara kita.

Kita perlu merefleksikan potensi kelautan kita untuk menopang kedaulatan pangan rakyat. Meskipun potensi kekayaan laut kita sangat melimpah. Sayangnya porsi perikanan kita terhadap PDB Sektor pertanian masih rendah, meskipun menunjukkan peningkatan.

Pada periode 2016-2019 kontribusi sektor perikanan masih berkisar 18-19 persen PDB sektor pertanian, meningkat ke kisaran 20 persen pada rentang 2019-2021. Namun porsi ini lebih baik jika kita bandingkan dengan kontribusi peternakan kita yang hanya 11-12 persen PDB sektor pertanian kita.

Data ini menjelaskan terkait suplai kebutuhan pangan hewani kita, khususnya peternakan sangat bergantung pada impor. Lima tahun terakhir jumlah sapi potong kita hanya 16-18 juta ekor dan kambing sebanyak 18-19 juta ekor. Hal ini terjadi karena rata rata peternak kita kebanyakan masih skala rumahan, dan masih menjadikan usaha ternak sebagai kegiatan sampingan dari profesi utamanya sebagai petani.

Menyempurnakan Agenda

Menghadapi ancaman krisis pangan dunia sebagaimana peringatan dari PBB, kita harus dengan seksama untuk berbenah, mempersiapkan diri agar ketahanan pangan kita makin baik. Pemerintah pusat terus berjibaku membenahi infrastruktur sektor pertanian. Mengantisipasi krisis pangan, pemerintah mengandalkan program food estate sebagai salah satu langkah.

Dengan semangat menteri dan wakil menterinya yang baru, kita harapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN bisa mempercepat program redistribusi lahan. Berbekal redistribusi lahan ini petani memiliki modal utama untuk memperkuat jumlah dan keragaman pangan kita. Dari target 4,5 juta hektar program redistribusi lahan yang kita canangkan sejak 2015, realisasi yang kita capai saat ini masih sangat rendah, hanya 20 persen.

Memperkuat program food estate, pemerintah daerah dan desa kita harapkan sejalan, menyatukan langkah. Sebagai Ketua Banggar DPR, saya terus mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian sektor untuk mengarahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat program pangan hewani kita, baik sektor perikanan maupun peternakan. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan impor daging kita dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Melalui dana desa yang telah kita gulirkan sejak tahun 2015, pembangunan sektor pertanian, khususnya infrastruktur penopangnya di desa juga mulai membaik. Dana desa telah mampu membentangkan jalan desa 231.709 km, menghubungkan jembatan desa yang bila di rangkai bisa sepanjang 1,32 juta meter, berhasil membangkitkan pasar desa sebanyak 10.480 unit, 39.226 badan usaha desa, membiayai pengadaan 6.312 unit kapal, membuat 4.859 embun desa, membangun irigasi 65.626 unit.

Melengkapi program food estate yang dijalankan oleh pemerintah pusat, kita harapkan para kepala desa mengembangkan program diversifikasi pangan. Program ini tentu bertumpu pada potensi dan keunggulan desa masing masing. Agar pangan pokok rakyat kita tidak hanya bertumpu pada beras. Desa desa di Indonesia Timur dapat menjadi pelopor pengembangan gerakan pangan dari sagu, jagung dan umbi yang jauh lebih sehat ketimbang beras.

Desa desa yang kaya akan potensi agrikultur, seperti sayuran dan buah perlu terus dikembangkan dan bisa menjawab kebutuhan pasar modern kita yang kebanyakan suplainya dari impor. DAK fisik yang dialokasi ke daerah daerah pesisir, kita fokuskan pada pengembangan perahu perahu nelayan kita. Kepemilikannya bisa dikelola BUMDes desa-desa pesisir.

Langkah ini untuk mendorong daya jelajah nelayan kita agar jangkauan tangkap ikannya lebih luas. Pada saat yang sama desa desa pesisir kita dorong mengembangkan sektor hilir pada perikanan, khususnya pada industri pengolahan ikan.

Banyak BUMN kita yang Corporate Social Responsibility (CSR)-nya mulai fokus ke sektor pangan. Namun saya melihat hal ini belum ter-orkestrasi dengan baik. Kita harapkan fokus CSR BUMN maupun perusahaan swasta bisa mengembangkan desa-desa mandiri.

Kita harapkan upaya ini perlahan bisa men-substitusi berbagai kebutuhan pangan kita yang ditopang dari impor seperti; gula, garam, daging, gandum, beras, kedelai, sayuran dan buah. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS