JAKARTA – Gelontoran dana alokasi umum (DAU) triliunan rupiah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk rakyat ternyata tidak banyak dipergunakan. Lantaran itu, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka kepada publik nama-nama pemda yang mengendapkan uang negara untuk rakyat.

Ketua Bidang Pemerintahan-Otonomi Daerah-Hubungan Luar Negeri DPN Repdem, Abdi Edison, kepada www.pdiperjuangan-jatim.com, Selasa (25/5/2021) mengatakan, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dari pusat layak dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Pemerintah pusat sudah jor-joran menggelontarkan dana triliunan rupiah untuk rakyat melalui pemda. Lalu apa masalahnya tidak bisa membelanjakan? Ini perlu dievaluasi. Bila perlu, nama-nama pemdanya dipublikasikan agar rakyat tahu mana pemda yang bekerja serius mana yang tidak,” terang Abdi Edison.

Apalagi, kata Abdi Edison, saat ini baik pemerintah maupun rakyat tengah berjuang menghadapi pandemi. Kontraksi ekonomi akibat pademi dialami seluruh sektor.

“Rakyat membutuhkan support dari pemerintah untuk bangkit. Dana itu tentu saja berguna untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tandas pria yang juga masih tercatat sebagai Ketua DPD Repdem Jatim ini.

Untuk diketahui, hingga akhir April tahun ini, dana simpanan pemda di bank mencapai Rp 194,54 triliun rupiah. Jumlah ini terbilang meningkat dibanding bulan Maret, yang mengendap sebanyak Rp 182,33 triliun. Ratusan triliun dana yang mengendap di bank tersebut sedianya dipergunakan pemda untuk pembangunan daerah.

Lain hal, Edison menyarankan kepada pemerintah untuk tidak buru-buru menyesuaikan pajak. Hal ini agar tidak mengurangi minat investasi. Pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap investasi dan daya beli masyarakat. Edison yakin, pemerintah punya strategi lain untuk mengambil kebijakan alternatif. (hs)