oleh

Coblosan Pilbup Malang, BBHAR dan Tim Hukum SanDi Bentuk Satgas Anti Money Politic

-Berita Terkini-15 kali dibaca
Agus Subyiantoro SH (kanan)

MALANG – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kabupaten Malang dan tim hukum pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) membentuk Satgas Anti Money Politic.

Satgas ini dibentuk di setiap kecamatan dan sejumlah desa pada masa tenang Pilkada Kabupaten Malang.

Kepala BBHAR PDIP Kabupaten Malang Agus Subyiantoro mengatakan, pembentukan Satgas Anti Money Politic ini sebagai antisipasi terjadinya praktik politik uang atau biasa disebut serangan fajar jelang coblosan.

“Kami telah menyebar tim satgas sebagai antisipasi. Mereka kami bekali data dengan dugaan akan ada pemberian uang kepada pemilih sebesar Rp 25 ribu per kepala keluarga,” jelas Agus.

Menurutnya, sesuai data sementara sampai Minggu (6/12/2020), ada 4 kecamatan yang menjadi target serangan fajar. Yakni Dampit dengan 7 Desa sebanyak 17.000 suara, Tirtoyudo 4 Desa sebanyak 8.200 suara, Ampelgading 6 Desa sebanyak 9.000 suara dan Sunbermanjing Wetan 6 Desa sebanyak 10.400 suara.

“Telah kami lakukan pengamatan. Ada 4 Kecamatan menjadi target mereka dengan total anggaran Rp 1,3 miliar,” sebutnya.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di lapangan, Satgas Anti Money Politic akan menggandeng PAC dan Pengurus Ranting PDIP, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, seperti Polsek dan Panwascam.

“Data yang dihimpun Tim Hukum SanDi dan BBHAR tersebut berdasarkan pemantauan, pengintaian dan pengumpulan di lapangan selama masa kampanye dan minggu tenang,” tambah Agus.

Menurutnya, data ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung laporan dari tim lapangan. Tim hukum SanDi juga membantu memback up dari sisi hukum, artinya akan memproses setiap tindakan yang diduga money politic paslon lain.

Pihaknya pun berharap, proses coblosan Pilbup Malang dapat berjalan demokratis, jujur dan tanpa politik uang, sehingga menghasilkan pemimpin yang Amanah. Pemilih juga dapat bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, sekaligus sebagai pembelajaran politik tanpa embel-embel pemberian uang. (goek)