JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, sistem proporsional terbuka dalam pemilu menjadi salah satu faktor terbesar yang memicu politik uang, nepotisme, hingga korupsi jabatan.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, sistem proporsional terbuka dalam pemilu membuat kekuasaan ditentukan oleh modal, bukan oleh kualitas kader. Hasto menjelaskan, proses kompetisi yang mahal dalam pemilu membuat banyak calon legislatif terjebak dalam praktik transaksional.

“Hanya yang punya uang besar yang bisa menang. Ini bukan demokrasi yang sehat,” kata Hasto. Dia menegaskan perlunya desain politik yang lebih adil dan antikorupsi.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah mengambil posisi tegas dengan membangun mekanisme internal yang menekan politik uang melalui meritokrasi.

Partai menerapkan psikotes, pemetaan politik, hingga seleksi berbasis nilai untuk menentukan calon pemimpin. Sistem itu, jelas dia, telah menurunkan biaya politik secara signifikan.

Hasto juga menyampaikan hasil disertasinya yang menegaskan bahwa kelembagaan partai merupakan faktor terbesar dalam menjaga ketahanan organisasi politik.

Dengan demikian, reformasi sistem politik harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan partai di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Hasto menegaskan, korupsi tidak akan hilang bila sistem politik tetap membuka celah kapitalisasi kekuasaan. Dia menyebut bahwa arah reformasi politik ke depan harus memastikan representasi rakyat berjalan tanpa campur tangan modal besar.

Selain itu, Hasto mendesak agar sistem penegakan hukum diperbaiki untuk memastikan tidak ada tekanan kekuasaan terhadap lembaga yudikatif. Pemisahan kekuasaan yang sehat, sebutnya, menjadi syarat dasar demokrasi.

Hasto juga menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai momentum untuk melakukan koreksi total terhadap arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, sistem politik harus diarahkan kembali pada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Pancasila.

Dia pun menyebut partai politik, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja bersama membangun integritas nasional. “Reformasi politik adalah kunci. Kalau sistemnya benar, pemimpinnya benar,” tutupnya. (red)