NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022, pada Selasa kemarin (20/9/2022).

Seperti diketahui, Regsosek yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan sistem basis data penduduk yang mencakup profil, kondisi sosial, dan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Regsosek juga terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya. Dalam hal ini, data yang digunakan mencakup hingga tataran desa ataupun kelurahan.

Pendataan tersebut tidak terlepas pada agenda pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial. Dengan harapan, akan tersedianya Satu Data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam sambutan pembukaan menyampaikan, Regsosek sebagai salah satu bagian dari proses untuk mencapai Satu Data, sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

“Sehingga di kemudian hari, kita tidak menggunakan banyak data,” kata Bupati Ony.

Bupati kader PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut menyebut, data yang terhimpun dari pelaksanaan Regsosek tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan secara luas. Termasuk juga mendukung program pemberdayaan ekonomi.

“Dapat dimanfaatkan untuk penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan, dan kesehatan dan program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Rakorda pendataan awal Regsosek tahun 2022 dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Ngawi, Forkompinda, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta pondok pesantren.

Bupati Ony pun meminta seluruh stakeholder untuk turut menyukseskan program Regsosek tahun 2022 tersebut. Bupati Ony meminta agar stakeholder untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan tersebut.

“Saya mengharapkan kemudahan akses dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan ini kepada masyarakat. Agar bisa didapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Sehingga, tidak ada lagi protes ataupun konflik di masyarakat ketika ada program perlindungan sosial,” pungkas Bupati Ony Anwar Harsono. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS