BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengecek tiga titik lokasi kawasan hulu untuk antisipasi risiko potensi banjir, Rabu (18/12/2024). Ketiga lokasi tersebut, antara lain, lokasi pelepasan kawasan hutan di sekitar erek-erek, kawasan Perkebunan Kalibendo, dan Perkebunan Lidjen.

“Tiga kawasan hulu ini menjadi perhatian kami karena saat ini sudah masuk musim penghujan. Jadi, sudah harus memitigasi risiko bencana banjir,” ujar Ipuk.

Kawasan erek-erek di Kecamatan Licin berisiko sebab menjadi area pembangunan sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal.

Tebangan-tebangan kayu bekas pembangunan sutet yang belum disingkirkan berpotensi untuk menghambat aliran air. Material kayu juga bisa saja terbawa aliran hingga ke sungai apabila tak segera disingkirkan.

Ipuk mengatakan, pihak Perhutani dan Medco siap duduk bersama untuk menindaklanjuti hasil peninjauan itu. Pihak perusahaan rencananya akan menyingkirkan kayu tebangan agar tak menghambat aliran air. Sementara pihak Perhutani akan turut mengawasinya.

“Kami minta segera dilakukan. Tadi sudah ada evaluasi, pihak Medco siap menindaklanjuti,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara di kawasan Perkebunan Kalibendo, Ipuk sempat menegur pengelola karena adanya pembukaan lahan, yang bisa berpotensi banjir.

“Kami minta dinas dan pihak terait untuk segera melakukan langkah-langkah antitipasi. Kami juga telah memberikan teguran resmi,” tutur Ipuk.

Sementara di kawasan Perkebunan Lidjen, kondisinya relatif aman. Tak ada perubahan komposisi tanaman maupun lahan.

Ipuk mengatakan, pihaknya ingin memastikan agar kawasan hulu aman dari risiko banjir, sehingga warga Banyuwangi yang berada di sekitar kawasan aliran sungai dan hilir bisa terhindar dari ancaman banjir bandang.

Sementara itu, Kepala KPH Banyuwangi Barat, Muchlisin, mengatakan Perhutani sudah meminta agar perusahaan mengeluarkan kayu-kayu bekas tebangan di hutan produksi. Hal itu agar tidak memunculkan masalah sosial maupun lingkungan.

Ia menyebut, pembersihan kayu bekas tebangan di hutan produksi telah mencapai 95 persen.

“Untuk di hutan lindung juga sama langkah-langkahnya. Hanya saja, bekas tebangan tidak bisa dimanfaatkan karena hutan lindung. Yang penting bagaimana agar kayu-kayu itu tidak menutup saluran air sehingga menyebabkan banjir,” terangnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS